Wawancara Eksklusif

Hasto Wardoyo Bahas Kiprah Dokter dan Pejabat Publik

KEPALA Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo harus rela melepas jabatan sebagai Bupati Kulon Progo di periode kedua

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Mona Kriesdinar
TRIBUN BOGOR/AFKAR
dr Hasto Wardoyo 

KEPALA Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo harus rela melepas jabatan sebagai Bupati Kulon Progo di periode kedua. Ia memilih menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk dilantik menjadi Kepala BKKBN Pusat pada 1 Juli 2019.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra dengan Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo:

Ada yang menyebut Pak Hasto ditunjuk menjadi Kepala BKKBN karena kedekatan dengan Bu Megawati Ketum PDIP?

Saya memang tidak melalui proses wawancara, tidak melalui seleksi atau fit and proper test. Tapi saat itu saya mendapatkan SK dan saya baru menjalani periode kedua Bupati Kulon Progo selama dua tahun.

Waktu Surat Keputusan (SK) turun di bulan Februari-Maret 2019. Waktu itu saya sedang finishing Bandara Jogja, Kulon Progo.

Tentu saja saya siap ditempatkan di mana saja. Kalau ditanya ada kedekatan dengan Bu Mega sudah pastilah karena saya memang berpolitik di PDI Perjuangan.

Semua pejabat daerah sebagai pejabat politik pasti berafiliasi pada partai politik.

Tentu kita berafiliasi dengan parpol bukan untuk mencari kedudukan atau mencari uang. Oleh karena itu tidak mengenal pindah-pindah politik sehingga kami tegak lurus.

Saya kira jelas ada benarnya saya di BKKBN karena ada kedekatan dengan Bu Ketua. Apalagi sekarang PDIP memegang kekuasaan. Jadi saya kira itu hal yang lumrah.

Waktu diminta menjadi Kepala BKKBN apakah mendapat catatan khusus dari Presiden Joko Widodo?

Iya, saya ada diskusi singkat pada saat sebelum dilantik. Yang menarik tentu adalah jumlah anak, Pak Presiden tanya saya bagaimana menyikapi jumlah anak ini.

Arahan dari Bapak Presiden agar kita lebih mengarah kepada kualitas, kalau tahun 1980-an kita masih fokus pada kuantitas.

Ada istilah total fertility rate atau angka kelahiran total. Sekarang tiba waktunya kita menyiapkan bonus demografi.

Tentu arahan Bapak Presiden berikutnya bahwa penting berbicara berdasarkan data. Dan memerlukan pemimpin yang terjun langsung ke lapangan. Berapa pun uang negara yang keluar untuk layanan masyarakat harus sampai pada rakyat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved