Peneliti Indikator Politik Indonesia : Cak Imin Tidak Rela PAN Masuk Kabinet

Ini nampak dari pernyataan Muhaimin yang mengaku tak mau kursi menteri milik partainya di Kabinet Indonesia Maju diganggu.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
Istimewa
Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberi backup dan dukungan penuh agar pasar burung menjadi pusat wisata 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Isu soal rencana reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju sudah ramai diperbincangkan sejumlah pihak sejak beberapa waktu yang lalu.

Isu reshuffle ini menyeruak setelah Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke pemerintah.

Namun hingga kini, Presiden Jokowi belum melakukan perombakan kabinet meski isu reshuffle ramai diperbincangkan.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai masuknya PAN ini menimbulkan perasaan tidak rela dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ini nampak dari pernyataan Muhaimin yang mengaku tak mau kursi menteri milik partainya di Kabinet Indonesia Maju diganggu.

"Sikap PKB terhadap isu reshuffle bisa diterjemahkan bentuk ketidakikhlasan PKB atas kemungkinan PAN masuk di kabinet," kata Bawono seperti yang dikutip Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Perasaan tidak rela Muhaimin, kata Bawono, bisa jadi karena melihat rekam jejak PAN yang pada Pemilu 2019 lalu sama sekali tak berkeringat untuk memenangkan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

PAN kala itu merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Selain itu, menurut Bawono, tak heran jika Muhaimin mencemaskan kursi partainya di kabinet karena belum lama ini menteri asal PKB, Ida Fauziyah, menuai kontroversi.

Ida yang duduk sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu didemo kaum buruh dan panen kritik publik lantaran menerbitkan aturan baru soal dana jaminan hari tua (JHT) baru bisa cair di usia 56 tahun.

"Tentu saja ada perasaan tidak rela di hati terdalam dari para elite partai-partai koalisi sejak awal mengusung dan mendukung Joko Widodo-Maruf Amin," ucap Bawono.

Baca juga: Zulkifli Hasan Letakkan Batu Pertama, Rumah PAN DIY Siap Dibangun 

Bawono berpandangan, mengurangi jatah kursi menteri dari partai-partai koalisi terdahulu demi mengakomodir PAN berpotensi menganggu soliditas internal pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Langkah tersebut juga sangat mungkin memunculkan goncangan-goncangan politik di kabinet di kemudian hari.

Oleh karenanya, akan lebih aman jika kursi untuk PAN diambilkan Jokowi dari menteri nonpartai.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved