Golkar dan PAN Setuju Pemilu Ditunda, Politisi PDIP Sebut Berbenturan dengan Konstitusi

"Oleh karenanya, berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Zulhas.

Berbenturan dengan UU

Terpisah, anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyebut memundurkan atau memajukan Pemilu akan berbenturan dengan Undang-Undang bahkan Undang-Undang Dasar. "Dalam era demokrasi ini, semua orang bisa saja berpendapat, bebas, silakan tapi tentu harus memerhatikan banyak faktor," kata Hasanuddin.

Legislator senior PDI Perjuangan itu menegaskan tak mungkin membongkar Undang-Undang hanya untuk memundurkan Pemilu. Terlebih, kata dia, waktu pemilu pada 14 Februari 2024 telah diketok oleh KPU bersama DPR RI. Dia mendorong berbagai pihak menghargai keputusan tersebut.

"Pemilu sudah diputuskan waktunya 14 Februari 2024, pada Juni 2023 sudah ada pendaftaran peserta pemilu dan ini sudah keputusan bersama lembaga tinggi negara yang merupakan bagian dari konstitusi," ucapnya. (tribun network/mam/yud/dod)

Baca Tribun Jogja edisi Sabtu 26 Februari 2022 halaman 02