Demokrasi dan Demokratisasi Polisi Serta Tantangan Zaman

Sejarah perkembangan demokrasi di dunia selalu beririsan dengan perkembangan institusi kepolisian.

Editor: ribut raharjo
Demokrasi dan Demokratisasi Polisi Serta Tantangan Zaman
Istimewa
Dr Andry Wibowo SIK MH MSi

Oleh : Dr Andry Wibowo SIK MH MSi
 
TRIBUNJOGJA.COM - Sejarah perkembangan demokrasi di dunia selalu beririsan dengan perkembangan institusi kepolisian.

Apalagi pada negara yang terlebih dahulu mengalami apa yang disebut dengan rezim otoritarianisme, baik militer, agama atau monarki.
 
Irlandia utara, Mexico, Korea Selatan adalah beberapa contoh negara yang memiliki proses sejarah transisional dari negara otoritarianisme menuju demokrasi.

Tidak semuanya berjalan ideal. Berbagai alasan sosio-kultural, sejarah dan kondisi politik ekonomi, menjadi faktor utama berjalannya proses demokratisasi.
 
Tidak dapat dipungkiri, transisi menuju negara yang demokratis tidaklah mudah. Termasuk membangun institusi kepolisian yang cocok dengan iklim demokrasi.


Sebagai sebuah gagasan yang operatif, demokrasi sendiri merupakan gagasan dasar yang memungkinkan banyak orang dapat berpartisipasi pada urusan bersama.

Sehingga menjadikan kekuasaan menampakkan dirinya tersebar di mana- mana. Atau dengan kata lain wajah kekuasaan tidak saja ada pada aktor negara yang formal, tetapi juga tampak pada non state aktor.
 
Relasi kekuasaan model ini membuat konflik menjadi laten. Karena kekuasaan dan kepentingan tampak mengemuka, menciptakan goncangan gagasan dan sosial di mana-mana.

Apalagi kemudian ketika demokrasi dianggap sebagai "media kebebasan" semata, tanpa memedulikan kerangka kesepakatan dasar bangsa yang termaktub dalam konstitusi negara.

Sehingga demokratisasi dijadikan momentum untuk menyoal tentang persoalan  yang bersifat disintegratif, separatisme maupun individualisme atau internasionalisme yang bertabrakan dengan nasionalisme yang sejatinya bertentangan semangat Bung Karno.

Pemaknaan kebebasan demokrasi macam ini diyakini menjadi persoalan yang dapat mengganggu jalannya pembangunan demokrasi itu sendiri, karena kemudian demokrasi akan diasumsikan sebagai ancaman bagi eksistensi kedaulatan negara dan sebagai penghambat jalannya pembangunan nasional.

Selain itu perbedaan gagasan, konflik kekuasaan dan kepentingan melahirkan kesemrawutan informasi (infodemik) yang rawan ditumpangi informasi bohong (fake news), provokatif.

Dimanfaatkan gerakan sosial dan politik yang berkaitan dengan gangguan terhadap pembangunan dan persatuan nasional yang kemudian memantik kerinduan kembali kepada jalan otoritarianisme.
 
Demokrasi dan demokratisasi sejatinya merupakan cara banyak pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat yang taat hukum, dan adanya dialektika tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved