PSM UMY dan DPR RI Gelar Diskusi Kebangsaan 'Islam Tengah dan Tantangan Persatuan Bangsa'

Pusat Studi Muhammadiyah (PSM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), bersinergi dengan DPR RI, menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
dok.istimewa
Suasana Diskusi Kebangsaan Moderasi Indonesia: Islam Tengah dan Tantangan Persatuan Bangsa, yang digelar UMY bersama DPR RI, Kamis (10/2/2022) lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembenturan agama dengan negara dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kini marak terjadi di tengah masyarakat.

Bahkan, tidak jarang benturan merembet ke suku dan ras yang berujung pada polarisasi ekstrem di tengah kontestasi politik. 

Merespon hal tersebut, Pusat Studi Muhammadiyah (PSM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), bersinergi dengan DPR RI, menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan, dengan tajuk 'Moderasi Indonesia: Islam Tengah dan Tantangan Persatuan Bangsa', Kamis (10/2/2022). 

Digelar secara hybrid, diskusi ini menghadirkan beberapa pembicara. Yakni Ketua Majelis Tabligh PW Muhammadiyah DIY, Hendra Darmawan, Pakar Hukum Nasional Alfian Jafar, Ketua umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Diyah Puspitarini, Anggota DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin, dan Ketua DPD PAN Kota Yogya Arif Noor Hartanto. 

Diyah Puspitarini mengutarakan, bahwa saat ini, dalam menjalankan moderasi keagamaan di kehidupan berbangsa dan bernegara, masih memiliki banyak tantangan.

Tantangan tersebut diantaranya adalah kasus intoleransi yang masih menyentuh angka 50 persen. 

"Moderasi masih menjadi jalan panjang Islam berkemajuan Muhammadiyah. Pekerjaan yang tidak mudah dan terkadang melelahkan," tandasnya. 

"Untuk menyikapi hal tersebut, memang diperlukan kontribusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memasifkan gerakan moderasi," tambah ketua umum satu diantara organisasi otonom Muhammadiyah itu. 

Sementara Hendra Darmawan memaparkan, Muhammadiyah turut mengambil peran dalam menarasikan moderasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari awal berdiri hingga saat ini.

Dalam kiprahnya, moderasi ini diimplementasikan dalam beberapa ranah, seperti sosial politik, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan lain sebagainya. 

"Muhammadiyah memandang, berbagai perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah, rahmat dan khazanah intelektual yang dapat memperluas wawasan dan mendorong kemajuan," cetusnya. 

Ibnu Mahmud Bilalludin yang didapuk sebagai pembicara penanggap pun mengungkapkan, bahwa setiap generasi punya tugas sejarah yang berbeda-beda di dalam ruang dan waktu masing-masing.

Namun, satu hal yang harus diusahakan bersama, adalah bagaimana mewujudkan Islam Tengah di bumi Indonesia. 

"Kita semua punya tantangan untuk memperjuangkan moderasi beragama atau Islam Tengah ini sendiri, agar menjadi gerakan kita bersama. Muhammadiyah pun sudah menunjukkan langkah konkrit dengan upaya-upaya yang dilakoni selama ini," ucap anggota DPR RI Dapil DIY itu. 

Melalui diskusi ini, diharapkan dapat terbangun diskursus Islam Tengah dalam Moderasi Keindonesiaan.

Selain itu, juga memberikan konsep terukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjawab tantangan persatuan bangsa. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved