RUU Ketahanan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

SAAT ini pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

RUU Ketahanan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Ist
Agung Nugroho, AMG., MPH, Dosen Prodi Gizi, Universitas Aisyiyah Yogyakarta

*Oleh: Agung Nugroho, AMG., MPH, Dosen Prodi Gizi, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

SAAT ini pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

Pertimbangan disusunnya RUU ini adalah keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dimana dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang mengatur Ketahanan Keluarga secara komprehensif

Dalam RUU Ketahanan Keluarga ini, salah satu pasal yang penting dan menarik adalah ketentuan soal cuti hamil untuk karyawan wanita yang baru saja melahirkan ataupun menjelang hari kelahiran. Dalam aturan saat ini (diatur dalam Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), cuti melahirkan yang berlaku adalah tiga bulan. Sementara itu, dalam RUU Ketahanan Keluarga, cuti melahirkan ditetapkan selama enam bulan alias bertambah dua kali lipatnya.

Apa yang bisa kita harapkan dari RUU Ketahanan Keluarga terkait cuti hamil kaitannya dengan aspek kesehatan, gizi ibu dan anak? Mari kita lihat cakupan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia. Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 menyebutkan cakupan ASI Eksklusif di Indonesia secara nasional mencapai 67,7 %, melampui target Renstra (50 %). Jika RUU Ketahanan Keluarga diberlakukan kita bisa berharap cakupan ASI eksklusif bisa lebih tinggi lagi karena waktu cuti yang lebih panjang untuk ibu yang melahirkan, khususnya para pekerja.

Dampak lebih jauh adalah semakin membaiknya kondisi gizi bayi yang didasarkan pada manfaat pemberian ASI secara Eksklusif kepada mereka sesuai dengan teori dan bukti penelitian yang selama ini ada. Kita sudah memahami bahwa Allah SWT lewat QS. Al-Baqarah: 233 memerintahkan ibu untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya.

Riset yang dilakukan di Norwegia oleh Butikofer menunjukkan cuti hamil dengan tetap mendapatkan gaji mempengaruhi banyak dimensi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental yang lebih baik pada ibu serta anak.

Bahkan studi literatur yang dikerjakan oleh Maureen menemukan penurunan angka kematian bayi dan rehospitalisasi ibu dan bayi, pemberian imunisasi bayi yang tepat waktu, penurunan depresi postpartum dan kekerasan oleh pasangan.

RUU Ketahanan Keluarga ini juga mengatur hak cuti yang diberikan kepada suami yang istrinya melahirkan namun lamanya cuti tidak diatur dan disebutkan sama periodenya dengan hak pekerja perempuan. Pada negara Swedia, Islandia, dan Finlandia seorang ayah mendapatkan hak “cuti melahirkan” atau paternity leave” selama 90 hari dengan tetap mendapatkan gaji penuh.

Kebijakan ini dibuat untuk mempromosikan ikatan antara ayah dan anak, serta bertujuan agar sang istri mendapat perhatian khusus. Studi yang dilakukan oleh Richard J. Petts menunjukkan bahwa cuti untuk ayah dikaitkan dengan stabilitas hubungan yang lebih besar. Hal tersebut mungkin karena ketika ayah mengambil cuti, merupakan investasi yang lebih besar dalam kehidupan keluarga—mengurangi beban ibu dan memperkuat hubungan orang tua. 

Seperti diketahui bahwa Finlandia dandan Islandia menempati urutan pertama dan kedua sebagai negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Banyak ahli berpendapat hal tersebut sebagai akibat dari kebijakan terkait cuti melahirkan yang diberikan kepada orang tua. Namun demikian ada riset yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara indeks kebahagiaan atau kualitas hidup dengan cuti melahirkan.

Hal lain apa yang perlu diperhatikan juga dalam rancangan RUU ketahanan keluarga tersebut? Ternyata tertulis bahwa hak-hak cuti tersebut hanya diberlakukan kepada pekerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sedangkan untuk pekerja selain yang disebutkan di atas mengacu kepada undang-undang ketenagakerjaan. Kita tunggu implementasi dari RUU Ketahanan Keluarga tersebut dan dampaknya dikemudian hari walaupun hanya menyasar kepada Sebagian kecil kelompok pekerja di Indonesia. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved