Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Seleksi CPNS 2022 Ditiadakan, Pemda DIY Kesulitan Penuhi Kekurangan Pegawai

Saat ini Pemda DIY kekurangan sekitar 3.000 pegawai, ditambah tiap tahunnya ada sekitar 600 ASN yang pensiun.

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah memutuskan tidak akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) pada 2022.

Pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).

Sekda DIY , Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, kebijakan itu semakin mempersulit daerah untuk memenuhi kebutuhan pegawai di institusi pemerintah. Terutama pegawai yang menduduki jabatan struktural atau pelaksana.

Aji menjelaskan, lowongan PPPK yang akan dibuka adalah untuk mengisi jabatan fungsional seperti perawat dan guru.

Baca juga: Kemenpan RB Pastikan Tidak Ada Rekrutmen CPNS Tahun Ini

PPPK tak bisa mengisi jabatan struktural.

"Kemenpan akan mengutamakan PPPK. Itu pun lebih ditujukan ke jabatan fungsional seperti perawat, guru dan nakes. Tentu ada masalah yang harus dipecahkan karena yang pensiun tidak hanya fungsional, yang struktural juga berkurang. Ini harus dipecahkan," terang Aji, Minggu (23/1/2022).

Menurut penghitungannya, saat ini Pemda DIY kekurangan sekitar 3.000 pegawai.

Selain itu, tiap tahunnya ada sekitar 600 ASN yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun (BAP) serta ada yang memutuskan pensiun lebih awal melalui skema atas permintaan sendiri (APS).

Adapun di institusi pendidikan Pemda DIY juga memiliki sekitar 12 ribu tenaga guru honorer.

Kekurangan pegawai itu sementara ini ditutupi dengan merekrut tenaga pembantu atau naban.

Pemda DIY juga melakukan reorganisasi dengan melakukan penyesuaian jabatan fungsional di kalangan ASN.

Baca juga: Kenapa Pemerintah Pilih Buka Pendaftaran PPPK Dibanding CPNS? Penjelasan Kemenpan RB

"Hanya naban itu mengisi jabatan struktural tidak memungkinkan. Naban kita 3.000 berarti kekurangan kita ya sekitar itu. Kalau sampai guru ada 12 ribu," terangnya.

Disinggung kebijakan Kemenpan RB untuk menghapus tenaga bantu di tahun 2023, Aji menyatakan Pemda DIY hanya bisa menunggu keputusan pemerintah pusat.

Aji berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan rekrutmen untuk mengangkat status naban menjadi PPPK tanpa proses seleksi.

"Kita berharap mestinya kalau sekarang sudah naban dan melalui seleksi mestinya itu menjadi pertimbangan penerimaan PPPK," jelasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved