Breaking News:

Sidebar Headline

Dilema Pajak Reklame Baliho

Pemasangan papan reklame sudah seharusnya dibarengi dengan izin dan ketentuan yang benar.

Penulis: Taufiq Syarifudin | Editor: Mona Kriesdinar
TRIBUNJOGJA/Ardhike Indah
EVAKUASI - Baliho besar di perempatan Condongcatur, Rabu (12/1/2022), roboh akibat hujan disertai angin kencang. Tim gabungan turun ke lapangan untuk melakukan evakuasi. 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemasangan papan reklame sudah seharusnya dibarengi dengan izin dan ketentuan yang benar. Tanpa dilengkapi izin dan ketentuan itu, maka menjadi dilema. Sebab, pemerintah akan kesulitan untuk menarik pajak reklame sekaligus mengawasi konstruksinya. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Haris Sutarta berujar, kewenangan rekomendasi izin reklame tergantung jalan yang digunakan.

Jika dipasang di jalan kabupaten maka kewenangan rekomendasi ada di kabupaten. Begitu juga jalan provisi dan jalan nasional, memiliki tingkatannya masing-masing.

Proses pengurusan rekomendasi izin ini cukup lama. Apalagi jika dipasang di jalan nasional, harus mengurus rekomendasi di Balai Besar Pelaksanaan Jalam Nasional (BBPJN), prosesnya bisa sampai 6 bulan sampai satu tahun.

Baca juga: Satpol PP DIY : Ada 1300 Baliho Tak Berizin dan Penempatannya Asal-asalan

Nah, jika penarikan pajak menunggu ada izin komplet, maka banyak sekali papan reklame yang tidak membayar pajak.

"Terkait pajak, terkadang jadi satu dilema. Kalau saya nagih menunggu izin komplet, maka banyak yang tidak terbayar. Berdasarkan aturannya, bahwa pajak reklame didasarkan pada transaksi. Kalau sudah berdiri dan sudah ada yang pasang iklan, ya, saya nagih (pajaknya)," jelas Haris saat ditemui di kantornya, Kamis (13/1/2022).

Dia bercerita, pada tahun 2015 pihaknya pernah hanya menagih pajak terhadap pemilik papan reklame yang secara administrasi perizinan sudah komplet.

Baca juga: Baliho Setinggi Belasan Meter Ambruk di Sleman, Pemda DIY Angkat Bicara

Ternyata, justru menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jawatannya diminta menagih semua pemilik papan reklame, baik yang izinnya sudah komplet maupun yang masih dalam proses pengurusan izin. Jumlahnya saat itu hampir satu miliar rupiah.

Padahal, kata dia, ketika materi iklan di papan reklame sudah lewat maka akan sulit untuk menarik pajaknya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved