Breaking News:

Berita Kota Yogya Hari Ini

Sepanjang 2021, Pemkot Yogyakarta Tertibkan 8 Reklame Ukuran Besar Berstatus Ilegal 

Satpol PP Kota Yogyakarta menertibkan sejumlah reklame berukuran besar berstatus ilegal di wilayahnya sepanjang 2021 lalu.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menertibkan sejumlah reklame berukuran besar berstatus ilegal di wilayahnya sepanjang 2021 lalu.

Pasalnya, di samping tak memenuhi aspek legalitas, keberadaannya pun dinilai membahayakan. 

Kepala Seksi Pengendalian Operasi (Dalops) Satpol PP Kota Yogyakarta, Yudho Bangun Pamungkas mengatakan, selama satu tahun penuh, terdapat delapan reklame tidak berizin, yang ditertibkannya.

Lokasinya pun tersebar di deretan kawasan strategis di sudut-sudut kota pelajar. 

"Kita kan ada beberapa jenis kategori reklame, yang umbul-umbul, rontek, itu juga reklame. Tapi, kalau yang billboard ukuran besar, ada delapan buah yang kami tertibkan, ya, selama 2021 lalu," urainya, Kamis (13/1/2022). 

"Itu semua berukuran besar yang di pinggir-pinggir jalan. Lokasinya cukup tersebar juga. Antara lain di (Jalan) Abu Bakar Ali dan Menteri Supeno," lanjut Yudho. 

Ia memastikan, sebelum melakukan pembongkaran Satpol PP sudah mengirimkan notifikasi, atau peringatan secara tertulis pada pihak pemasang.

Pada surat itu, dijelaskan terkait pelanggaran peraturan daerah (Perda), akibat pemasangan billboard tanpa dibarengi IMB. 

"Kalau peringatan tertulis tidak dilaksanakan, ya baru kita bongkar. Kalau bongkaran ingin diambil, bisa saja, dalam 3x24 jam dengan mengganti biaya pembongkaran. Tapi, kebanyakan nggak diambil itu," ungkapnya. 

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa menandaskan, potensi Pendapatan Asil Daerah (PAD) dari sektor izin pemasangan billbord terbilang cukup besar. Praktis, pengawasan reklame ilegal, wajib ditempuh. 

"Antara Rp6 miliar, hingga Rp7 miliar potensi pendapatan dari reklame. Kemudian, pada tahun 2021 lalu, realisasi sekita Rp7 miliar lebih sedikit," urai Wasesa. 

"Tapi, pajak itu kan tidak berkaitan dengan izin, ya. Kalau (reklame) terpasang, dan WP (wajib pajak) mendapat manfaat, kita tarik pajaknya," katanya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved