Breaking News:

Berita DI Yogyakarta Hari Ini

DPUPESDM DIY Susun Pergub Pemanfaatan Badan Jalan

DPUPESDM DIY tengah menyusun Peraturan Gubernur DIY terkait dengan pemanfaatan jalan provinsi.

TRIBUNJOGJA.COM / Christi Mahatma
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY, Anna Febriyanti 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menyusun Peraturan Gubernur DIY terkait dengan pemanfaatan jalan provinsi.

Kepala DPUPESDM DIY , Anna Febriyanti mengatakan saat ini belum ada Pergub yang mengatur adanya pemanfaatan jalan provinsi.

Kendati demikian, DIY sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi.

Ia menyebut Pergub tersebut perlu dibuat karena baliho di jalan provinsi belum memiliki izin.

Selama ini belum pernah ada pemrakarsa baliho yang mengurus rekomendasi ke DPUPESDM DIY .

"Saat ini kami belum mendeteksi, tahun ini kami akan deteksi (baliho ilegal), sekaligus membuat Pergub tentang pemanfaatan badan jalan. Selama ini sudah ada Perda, tetapi Perda itu kan terhitung baru, perlu dikuatkan dengan Pergub,"katanya, Kamis (13/01/2022).

Ia mengungkapkan baliho tidak berizin banyak ditemukan di daerah perkotaan atau arah menuju Kota Yogyakarta

Sebab baliho yang memuat iklan, biasanya terletak di jalan yang ramai.

"Contohnya baliho yang kemarin di Condongcatur itu, itu masuknya di jalan Nasional. Ya karena memang jalan yang ramai di sana. Tetapi itu bukan menjadi ranah kami. Untuk jalan provinsi yang banyak baliho ya daerah perkotaan, Kartamantul yang masuk ke Kota Yogyakarta,"ungkapnya.

Dengan adanya Pergub tersebut, ia berharap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan jalan lebih baik.

Baik mengenai pengendalian maupun pembinaan.

"Pengawasan juga lebih jelas, pengendaliannya juga. Satuan Polisi Pamong Praja juga bisa menindaklanjuti, meskipun dengan Perda saat ini juga bisa menjadi dasar (penindakan),"terangnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved