Breaking News:

Berita DI Yogyakarta Hari Ini

DPUPESDM DIY Sebut Semua Baliho di Jalan Provinsi Belum Berizin

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta ( DPUPESDM DIY ) menyebut baliho di jalan provinsi ilegal.

TRIBUNJOGJA.COM / Christi Mahatma
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Febriyanti 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta ( DPUPESDM DIY ) menyebut baliho di jalan provinsi ilegal.

Hal itu karena pemrakarsa baliho tidak mengurus izin.

Kepala DPUPESDM DIY , Anna Febriyanti mengatakan selama ini belum ada pemrakarsa yang mengurus izin, sehingga dipastikan baliho di jalan provinsi melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2017.

Menurut peraturan daerah tersebut, pemrakarsa wajib memiliki izin.

Baca juga: 1.300 Baliho di DI Yogyakarta Terpasang Tak Sesuai Ketentuan

Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, satu di antaranya adalah rekomendasi dari DPUPESDM DIY .

"Ada Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi, termasuk pemanfaatan untuk iklan dan media informasi. Selama ini memang belum pernah ada yang mengajukan izin," katanya, Kamis (13/01/2022).

Anna menyebut mengajukan izin pemanfaatan jalan untuk iklan tidak sulit.

Hal itu karena Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY memberikan banyak kemudahan terkait perizinan.

"Tetapi kan ada persyaratannya, misalnya beton harus kuat. Kemudian kalau terlalu mepet jalan nggak boleh, titiknya (pemasangan baliho) juga ngak boleh asal, mungkin itu juga mempengaruhi," sambungnya.

Baca juga: DPUPKP Sleman Sebut Baliho Besar di Condongcatur yang Ambruk ke Tengah Jalan Belum Berizin 

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 termaktub beberapa sanksi yang mengintai jika terjadi pelanggaran.

Sanksi pertama adalah teguran tertulis, kemudian denda, dan terakhir adalah pembongkaran. 

Ia mengungkapkan pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY untuk melakukan pengawasan.

Bahkan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penindakan.

"Koordinasi kami dengan Satpol PP DIY baik, kami juga pernah menindaklanjuti baliho di Jalan Kaliurang, bersama dengan pemerintah kabupaten (Sleman). Jadi diperlukan kerjasama lintas sektor. Dan jika terjadi sesuatu, misal baliho ambruk dan menimpa orang, itu jadi tanggung jawab pemrakarsa," ungkapnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved