Breaking News:

Berita Bantul Hari Ini

Kasus Covid-19 di Bantul Hanya Tersisa 1 Pasien

Dinkes Bantul mencatat bahwa per Selasa (11/1/2022) pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi hanya tersisa satu orang.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo saat diwawancarai Rabu (12/1/2022) 

TRIBUNJOGJA.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul mencatat bahwa per Selasa (11/1/2022) pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi hanya tersisa satu orang.

Wakil Bupati Bantul sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul, Joko Purnomo mengimbau agar masyarakat tetap dapat menerapkan protokol kesehatan sehingga tak ada lagi kasus aktif Covid-19 di bumi Projotamansari.
 
"Kita bersyukur bahwa saat ini yang ter-update di Dinkes itu tinggal 1 yang terkonfirmasi dan menjalani isolasi. Meski demikian, kita tetap melakukan upaya untuk pengetatan dengan adanya varian omicron di Indonesia, tapi kita tetap tidak boleh panik," ujarnya saat ditemui Rabu (12/1/2022).

Joko menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada suspect Omicron di Kabupaten Bantul .

Baca juga: Dinkes Bantul Optimis Seluruh Siswa SD Tervaksin 100 Persen pada Pertengahan Januari 2022

Pihaknya pun terus berupaya melakukan kewaspadaan dan meminta tenaga kesehatan (nakes) puskesmas dan Dinkes untuk terus melakukan pemantauan bekerjasama dengan relawan, bhabinkamtibmas dan babinsa.

"Tetap mengedepankan protokol kesehatan, PPKM Level 2 tetap dilakukan di Kabupaten Bantul . Artinya penggunaan masker harus wajib dilakukan oleh setiap warga masyarakat," imbuhnya.

Dengan penerapan PPKM Level 2 tersebut, maka pemerintah tetap melakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan.

Ia juga memohon agar warga Bantul untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu. Begitu pula bagi warga dari luar negeri yang akan datang ke Bantul wajib melakukan karantina paling tidak 10 hari.

"Dan di dalam perintah peraturan menteri dalam negeri disebutkan bahwa setiap kalurahan membuat posko kewaspadaan, kaitannya dengan mengantisipasi virus Omicron ," ujarnya.  

Baca juga: Soal Vaksin Booster, Pemkab Bantul: Sementara Tidak Ada Prioritas untuk Guru

Terkait dengan adanya aturan ini, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh lurah di mana setiap kalurahan memiliki anggaran 8 persen dari APBD di 2020 untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 sesuai perpres 104 tahun 2021.  

"Arahan dari mendagri itu dipergunakan untuk membuat posko kewaspadaan terkait Covid-19 ," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa posko kewaspadaan tidak harus berbentuk bangunan fisik, tetapi merupakan kelompok warga masyarakat yang turut mengawal diterapkannya protokol kesehatan di tingkat kalurahan hingga yang terkecil.  

"Fungsinya adalah melakukan penyesuaian aturan Mendagri terkait penerapan prokes, pemantauan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri, pemantauan dan menggerakan vaksinasi dengan mengundang warga yang belum melakukan vaksin. Kemudian ikut menjaga kegiatan masyarakat agar tidak menimbulkan kerumunan," tambahnya.( Tribunjogja.com )  

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved