Inilah Tujuh Bank Nasional yang Terlibat di Program Rumah Subsidi 2022

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 38 bank sebagai Bank Penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2022.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan 200 ribu unit rumah subsidi KPR FLPP untuk disalurkan di tahun 2022 dengan nilai Rp23 triliun.

"Jumlah itu terdiri dari Rp19,1 triliun dana DIPA (alokasi APBN 2022) dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok," kata Adi, dalam keterangan resmi, Kamis (6/1/2022).

Dia menambahkan, target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adi berharap dana tersebut terserap dan dapat menjangkau calon debitur, sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan perumahan bagi MBR.

Selain itu, perjanjian kerja sama ini akan menjadi pedoman dan landasan sinergi antara BP Tapera dengan bank penyalur dalam operasional penyaluran dana FLPP. Kerja sama ini meliputi penyaluran dan pengembalian dana FLPP melalui KPR Sejahtera.

Penyaluran FLPP ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan BP Tapera No. 9 tahun 2021 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui FLPP.

Adapun bank yang terlibat meliputi tujuh bank nasional antara lain BTN dan BTN Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BSI, Artha Graha, dan Mega Syariah dan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebagai operator investasi perumahan (OIP), BP Tapera wajib menerapkan manajemen risiko agar potensi risiko dalam pengelolaan dana FLPP dapat diminimalkan.

BP Tapera juga wajib memenuhi kebijakan investasi pemerintah, perjanjian investasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi pemerintah beserta perubahannya.

“Untuk itu, dalam penyaluran dana FLPP Tahun 2022 ini, kami menginginkan komitmen Bank Penyalur FLPP dengan kewajiban untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi secara periodik,” terangnya.

Ia mengingatkan, kepada bank penyalur FLPP untuk memerhatikan dan memastikan kualitas bangunan rumah FLPP memenuhi ketentuan teknis dan kelayakan hunian rumah, seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Integrasi

Penandatanganan PKS ini disaksikan secara daring oleh Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dan Syafriadi selaku Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Syafriadi menyampaikan agar pengelolaan dana FLPP di BP Tapera dapat bersinergi dengan program utama Tapera dan dalam proses penyaluran FLPP lebih efektif agar mampu memberikan dampak bagi perekonomian.

"Ke depan, seluruh skema eksisting pemenuhan backlog hunian yang terjangkau akan diintegrasikan ke BP Tapera," terangnya.

Sementara, Iwan memiliki perhatian agar di bawah BP Tapera, penyaluran FLPP dapat berkinerja lebih baik, turut bersinergi untuk penyediaan rumah layak huni khususnya bagi MBR, dan membuka peluang akses perluasan bagi MBR non fixed income.

Pebisnis Properti Cuil Berkah Perpanjangan Insentif PPN

Sejumlah emiten properti bersiap mencuil berkah kebijakan perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk properti pada periode Januari-Juni 2022 ini. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan perpanjangan tersebut.

Untuk penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, insentif PPN DTP ditetapkan sebesar 50 %, sementara untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan berjumlah 25 %.

Direktur PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Wong Boon Siew Ivy mengatakan, PWON bakal mengebut penyelesaian sejumlah proyek rumah hunian agar bisa selesai sebelum Juni 2022. Pihaknya juga berstrategi untuk menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dalam menyiapkan program-program penjualan kredit menarik.

“(Penjualan rumah secara kredit) di tahun 2021 itu naik banyak. Dari seluruh penjualan kita, lebih dari 60 % itu ambil KPR, di tahun 2020 cuman sekitar 40 %,” ujar Ivy, Kamis (6/1/2022).

Untuk membiayai penyelesaian konstruksi proyek-proyek rumah hunian di tahun 2022, PWON menyiapkan investasi sekitarRp 800 miliar. Sumber pendanaanya berasal dari kas internal.

Ivy optimistis, perpanjangan PPN DTP bisa mendorong permintaan rumah. Optimisme ini berdasar pada hasil pendapatan pra penjualan alias marketing sales PWON pada tahun 2021 lalu.

Dalam catatan Ivy, total marketing sales PWON (bukan hanya rumah) di sepanjang tahun 2021 mencapai sekitar Rp1,4 triliun lebih, naik sekitar 40 % dibanding capaian marketing sales tahun 2020 yang sekitar Rp1 triliun. “Rata-rata yang transaksi tahun lalu lebih dari 80 % itu dapat PPN subsidi (PPN DTP), jadi permintaanya memang terdorong (oleh insentif PPN DTP),” tutur Ivy.

Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk (DILD), Theresia Rustandi mengatakan, DILD akan terus berusaha untuk merancang beragam program dan gimmick penjualan yang inovatif guna mendukung penjualan serta memberi kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan beragam produk dari perusahaan. Theresia bilang, data-data terbaru perusahaan menunjukkan bahwa beberapa proyek DILD mengalami penjualan yang cukup signifikan sejak adanya kebijakan insentif PPN DTP.

Hanya saja, Theresia tidak merinci berapa persisnya kenaikan penjualan yang dimaksud. DILD optimis, pasar properti akan tumbuh kembali dengan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. (ktn)

Baca Tribun Jogja edisi Jumat 07 Januari 2022 halaman 03