Jabatan Ratusan Kepala Daerah Berakhir pada 2022 Ini, Siapa yang Berhak jadi Pejabat Kepala Daerah?

Ratusan jabatan kepala daerah dipastikan mengalami kekosongan dan harus diisi oleh pejabat kepala daerah.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
KOMPAS/TOTO SIHONO
Ilustrasi pilkada 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA -  Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan digelar pada 2024 mendatang.

Hal itu membuat ratusan jabatan kepala daerah dipastikan mengalami kekosongan dan harus diisi oleh pejabat kepala daerah.

Total ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan habis pada 2022 ini.

Dari ratusan kepala daerah tersebut, tujuh di antaranya adalah gubernur.

Kemudian 76 bupati dan 18 wali kota.

Tujuh gubernur yang akan habis masa jabatannya pada 2022 ini di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan; Gubernur Aceh: Nova Iriansyah.

Lalu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung: Erzaldi Rosman Djohan; Gubernur Banten: Wahidin Halim; Gubernur Gorontalo: Rusli Habibie; Gubernur Sulawesi Barat: Muhammad Ali Baal Masdar; Gubernur Papua Barat: Dominggus Mandacan.

Terus siapa yang berhak untuk mengisi jabatan ratusan kepala daerah tersebut menurut undang-undang?

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota akan bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif di Pilkada 2024.

"(Untuk mengisi kekosongan jabatan), diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur/wagub, bupati/wabup, serta wali kota/wakil wako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved