13 Calon Anggota KPU-Bawaslu Terafiliasi Parpol

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menemukan indikasi adanya sejumlah calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 berafiliasi parpol.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni
ist
Komisi Pemilihan Umum 

TRIBUINJOGJA.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menemukan indikasi adanya sejumlah calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 yang terafiliasi dengan partai politik (parpol).

Setidaknya ditemukan 13 orang yang terindikasi sebagai eks caleg atau punya afiliasi ke parpol.

"Temuan kami, dari 630 peserta seleksi anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027, dari 352 peserta yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU, kami menemukan ada peserta yang terindikasi sebagai eks caleg ataupun terafiliasi parpol," kata Peneliti Network for Indonesian Democratic Society (NETFID), Muh Afit Khomsani, dalam diskusi publik 'Penyampaian Hasil Profiling Calon Anggota KPU dan Bawaslu' secara virtual, Rabu (1/12/2021).

Afit mengatakan, dari 352 peserta yang mendaftar ke KPU, NETFID menemukan 11 orang di antaranya terindikasi terafiliasi parpol.

Sedangkan peserta yang mendaftar ke Bawaslu didapati 2 peserta yang pernah mencalonkan legislatif atau terafiliasi parpol.

Adapun 13 orang yang terindikasi punya afiliasi ke parpol meliputi 5 orang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, 3 orang pernah jadi caleg DPRD, 3 orang pernah mencalonkan DPD RI, 1 orang pernah maju pemilihan kepala daerah, dan 1 orang lainnya pernah menjadi anggota partai politik.

Dengan temuan ini NETFID merekomendasikan kepada tim seleksi agar menaruh perhatian khusus dengan lebih teliti dalam proses seleksi terhadap peserta yang terindikasi punya afiliasi politik tersebut.

"Kami merekomendasikan bahwa temuan penting ini perlu jadi perhatian khusus bagi tim seleksi untuk lebih teliti dalam melakukan proses seleksi terhadap beberapa peserta yang terindikasi pernah jadi caleg atau terafilaisi partai politik," ucapnya.

Sebab peserta yang punya afiliasi dengan parpol sangat rentan menimbulkan konflik kepentingan baik dalam proses seleksi di DPR, maupun saat telah menjadi penyelenggara pemilu.

"Peserta seleksi yang terafiliasi parpol sangat rentan dengan adanya konflik kepentingan, baik dalam proses seleksi di DPR maupun saat penyelenggaraan pemilu. Anggota KPU-Bawaslu yang terafiliasi partai akan mengakibatkan menurunnya integritas dari penyelenggara pemilu," ujar dia.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved