Breaking News:

DPRD Dorong Pemkab Kulon Progo Kawal Pembayaran PBB Yogyakarta International Airport (YIA)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam mengawal

TRIBUNJOGJA.COM/ Sri Cahyani Putri Purwaningsih
Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati saat ditemui awak media usai pelantikan lurah di Aula Adikarto, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Selasa (30/11/2021). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam mengawal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yogyakarta International Airport (YIA) agar segera dibayarkan. 

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhir Nuryati mengatakan pada dasarnya pembayaran pajak merupakan bagian dari pendapatan yang diproyeksikan untuk beberapa program ke depan. Termasuk hasil pembayaran PBB YIA.

Baca juga: DPC Demokrat Bantul Protes karena Muncul Nama Asing yang Diusulkan untuk Ketua DPD

"Tentunya kami mendorong Pemkab Kulon Progo terus mengawal pembayaran pajak. Apalagi sejak dulu saat kita memperjuangkan pajak Bea Balik Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BBTHB) dari YIA sampai mengadakan workshop. Upaya itu merupakan bentuk pengawalan dari DPRD dalam mengawal potensi pendapatan dari sektor pajak di Bandara YIA," jelas Akhid saat ditemui usai pelantikan lurah di Aula Adikarto, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Selasa (30/11/2021).

Ia menyebut pemotongan pajak sebesar 65 persen merupakan hal yang wajar.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini berdampak pada penghasilan bandara. Kendati demikian, ia berharap agar pemerintah tetap bijak dalam menentukan potongan pajak YIA. 

"Pemotongan boleh-boleh saja karena dampak dari pandemi. Tetapi itu juga tergantung pemkab apakah layak memberikan potongan atau tidak. Tetapi sekali lagi saya menggarisbawahi hitungan pendapatan dari pajak Bandara YIA sudah diestimasikan untuk program-program di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai yang dirapatkan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kulon Progo," ucapnya.

Perlu diketahui, Awalnya besaran PBB untuk YIA mencapai Rp 73 Miliar. Karena terdampak pandemi Covid-19, AP 1 mengajukan keringanan PBB kepada Pemkab Kulon Progo. 

Baca juga: Mendagri Instruksikan Ganjil Genap di Objek Wisata Saat Nataru, Pemkot Yogyakarta: Sulit Diterapkan

Kemudian oleh Pemkab setempat mendapatkan pengurangan hingga 65 persen sehingga menjadi Rp 28 Miliar. Kemudian akan jatuh tempo pada 8 Desember 2021.

Dari jumlah itu, mereka masih meminta keringanan pembayaran PBB lagi.

"Sehingga Pemkab Kulon Progo masih akan mempertimbangkannya. Karena masih perlu dibahas lagi oleh tim. Dari AP 1 juga belum menyebutkan berapa besaran nominal keringanan yang diajukan lagi," kata Bupati Kulon Progo, Sutedjo.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo, Muhadi mengatakan terkait mekanisme keringanan tetap mengikuti regulasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Kalaupun alasannya terdampak pandemi Covid-19 itu termasuk bencana non alam. Sementara yang ditoleransi di aspek keringanan hanya bencana alam. 

Sehingga terpaksanya saat jatuh tempo tetap tidak bisa membayar akan dikenakan denda administratif. Dendanya satu bulan sebesar dua persen dari ketetapan pajak yang ditentukan paling lama dua tahun. (scp) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved