Breaking News:

PN Wates Batalkan Penetapan Status Tersangka Kasus Dugaan Korupsi GOR Cangkring

PN Wates Batalkan Penetapan Status Tersangka Kasus Dugaan Korupsi GOR Cangkring

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Hari Susmayanti
PN Wates Batalkan Penetapan Status Tersangka Kasus Dugaan Korupsi GOR Cangkring
Tribunjogja/Sri Cahyani Putri
Kuasa Hukum Tersangka Rusdi Suwarno saat dimintai keterangan awak media, Senin (29/11/2021).

KULON PROGO, TRIBUN - Pengadilan Negeri (PN) Wates mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka kepada RS dalam kasus dugaan korupsi perencanaan dan pembangunan GOR Cangkring.

RS adalah pejabat aktif di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, yang semula telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Kuasa Hukum RS, Tuson Dwi Haryanto mengatakan dengan putusan PN tersebut, status tersangka yangg ditetapkan pada kliennya pun batal, karena tidak terbukti bersalah dalam sangkaan Kejari Kulon Progo.

Menurutnya, penetapan tersangka harus ada dua alat bukti, sedangkan bukti yang diajukan oleh Kejari dibatalkan oleh PN.

Dengan demikian, hanya ada satu alat bukti, yaitu keterangan ahli dari Kejari. Itupun dianggap tidak memiliki kompetensi terkait kerugian negara, melainkan hanya keahlian secara teknis dari Kemenpora.

"Sehingga, hakim memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Kulon Progo batal demi hukum. Artinya, tidak memiliki kekuatan hukum. Klien kami juga menilai ada kejanggalan terkait dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejari Kulon Progo," kata Tuson, Senin (29/11/2021).

Dikatakan Tuson, sebelumnya kliennya disangkakan sejumlah pasal sekaligus terkait tindak pidana korupsi.

"Yang pertama, pasal 2 tentang memperkaya diri sendiri, pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang, dan pasal 18 pidana tambahan terkait harta yang diduga hasil dari tipikor," jelasnya.

Baca juga: Sanksi Pencopotan Jabatan Diberikan Pemkab Kulon Progo Bila Terbukti Korupsi GOR Cangkring

Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan kliennya apakah akan mengajukan gugatan rehabilitasi atau tidak. Kalau kliennya menghendaki akan diajukan oleh Tuson sebagai kuasa hukumnya.

Kepala Kejari Kulon Progo, Kristanti Yuni Purnawanti mengatakan tim penyidik tetap melakukan proses pemeriksaan terhadap RS.

Sebab, sesuai perhitungan, ada kerugian negara sekitar Rp135 juta dan dimungkinkan jumlahnya masih terus berkembang.

Terkait rencana gugatan rehabilitasi yang akan diajukan oleh RS, kata Yuni, tidak ada kaitannya dengan penetapan tersangka karena tidak ada hak yang dilanggar, seperti penahanan.

"Kami menyayangkan putusan hakim di antaranya tidak mempertimbangkan bukti audit investigasi. Kami akan merancang strategi baru karena penyidikan tetap berjalan. Yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi. Ketika semua berkas sudah oke tinggal ditetapkan lagi jadi tersangka,” ucapnya.

Juru Bicara PN Wates, Evi Insiyati mengatakan hakim PN Wates menilai alat bukti yang dipakai dalam penetapan Rusdi sebagai tersangka belum memenuhi alat bukti.

Karena dari empat alat bukti yang diajukan oleh Kejari Kulon Progo hanya satu alat bukti yang dinilai sah. Padahal seharusnya minimal ada dua alat bukti yang sah untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. (Tribunjogja)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved