Breaking News:

Ombudsman RI Minta Pemda DIY Libatkan Praktisi Demonstrasi untuk Bahas Pergub 1/2021

Pemda DIY telah menggelar diskusi publik sebanyak dua kali untuk menampung masukan masyarakat terkait substansi Pergub. 

Yuwantoro Winduajie
Wakil Ketua Ombudsman RI 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan DI Yogyakarta untuk memonitoring pelaksanaan saran terkait Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang larangan demonstrasi di kawasan Malioboro dan sejumlah objek vital nasional lainnya.

Sebelumnya, ORI Perwakilan DIY menyimpulkan bahwa Pemda DIY melakukan tindakan maladministrasi dalam proses penyusunan dan penetapan Pergub.

Gubernur pun diberi waktu 30 hari untuk melakukan langkah korektif.

Wakil Ketua ORI, Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, Pemda DIY telah mengirimkan laporan tindak lanjut aduan kepada pihaknya dalam kurun waktu kurang dari 30 hari.

Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa Pemda DIY telah menggelar diskusi publik sebanyak dua kali untuk menampung masukan masyarakat terkait substansi Pergub. 

Salah satunya dengan mengundang warga di sekitar kawasan Malioboro maupun pedagang kaki lima (PKL) di sana.

Hal tersebut dilakukan karena ORI menilai bahwa Pemda DIY tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan aturan.

Tak cukup hanya warga dan PKL, Bobby juga menyarankan agar Pemda DIY menggelar pertemuan dengan akademisi maupun pegiat demonstrasi.

Sebab kepentingan mereka bakal terdampak jika kebijakan larangan demonstrasi diberlakukan.

"Kami sambut dengan baik (tanggapan gubernur), mudah-mudahan bisa ditambah lagi dengan proses pertemuan dengan pegiat demonstrasi dan akademisi sehingga pelaksanaan Pergub tersebut bisa diterima seluruh kalangan masyarakat," terang Bobby di Kompleks Kepatihan, Senin (29/11/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved