Breaking News:

Meski Inkonstitusional Bersyarat, UU Ciptaker Tetap Berlaku 2 Tahun

MK menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Mona Kriesdinar
dok.istimewa
Ilustrasi UU Cipta Kerja Omnibus Law 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. MK lantas memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Ciptaker dalam jangka waktu 2 tahun.

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera Bivitri Susanti menyebut, putusan ini patut diapresiasi karena MK mengonfirmasi buruknya proses perumusan UU Ciptaker.

"Bila tidak ada putusan ini, maka praktik buruk ini bisa mendapat legitimasi sehingga mungkin akan terus berulang," tegasnya.

Namun, Bivitri menegaskan putusan itu bukan sebuah 'kemenangan' bagi pemohon. Sebab UU Ciptaker ini tetap berlaku sampai dua tahun mendatang.

"Yang masih bisa sedikit melegakan adalah karena tidak boleh lagi ada peraturan pelaksana (PP dan perpres yang diperintahkan secara eksplisit untuk dibuat) dalam 2 tahun ini, tetapi ini pun berarti, peraturan pelaksana yang sudah ada dan penuh kritik, tetap berlaku," ucapnya.

Sementara, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dengan putusan MK tersebut, pemerintah dan DPR harus berhati-hati dalam membuat UU dengan mematuhi tahapan dan tata cara pembentukan UU.

"Putusan ini akan membuat DPR dan pemerintah harus berhati-hati membuat UU. Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," urai Feri.

Di sisi lain, sebagai salah satu partai yang menolak UU tersebut, Partai Demokrat menilai putusan MK sejalan dengan pertimbangan partainya saat menolak pengesahan UU itu pada 2020 silam.

Di mana memang ada problem formil dan materiil di dalamnya. Karenanya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta agar putusan ini dijadikan momentum untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Ciptaker.

"Putusan hukum MK harus dihormati. Ini adalah momentum baik untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan sustainable economic growth with equity," tutur AHY, Jumat (26/11/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved