Breaking News:

UU Ciptaker Inkonstitusional, Pakar Hukum UIN Suka: Harapan Besar untuk Proses Pembuatan Regulasi

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sempat menjadi kontroversi di Indonesia dinyatakan inkonstitusional dan membutuhkan revisi.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sempat menjadi kontroversi di Indonesia dinyatakan inkonstitusional dan membutuhkan revisi.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut, dengan tenggat waktu selama dua tahun setelah putusan dibacakan di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Gugun El Guyanie SH LLM mengatakan, putusan MK ini memberi harapan besar untuk proses pembuatan regulasi.

Baca juga: Retribusi Wisata Pantai di Bantul Diwacanakan Naik 

“Putusan MK hari ini sangat memberi harapan bahwa law making process legislation yang mengabaikan prosedur, bisa diuji dan berpeluang dikabulkan oleh MK,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Kamis (25/11/2021) malam.

Gugun menjelaskan putusan MK adalah uji formil, bukan uji materiil. Selama ini, judicial review yang terkait uji formil selalu sulit dikabulkan oleh MK.

Padahal, sejak MK berdiri, ada beberapa permohonan terkait uji formil, seperti UU Mahkamah Agung (MA), UU MD3 dan terakhir revisi UU KPK.

“Konsekuensinya ya, kalau ini uji formil, maka seluruh pasal UU bisa batal. Ini berbeda dengan uji materiil, dimana pasa-pasal yang dimohonkan untuk dibatalkan saja yang bisa batal, walaupun ada peluang seluruh pasal juga bisa batal,” tambahnya.

Ditanya terkait tenggat waktu revisi selama dua tahun namun UU Ciptaker tetap berlaku, Gugun mengungkapkan pengujian formil ini tidak ada kaitannya dengan memperbaiki materiil di dalamnya.

Adapun yang dianggap cacat formil dalam UU Ciptaker ini berkaitan dengan minimnya partisipasi publik dan asas transparansi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved