Breaking News:

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat oleh MK, Pemerintah Wajib Lakukan Perbaikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-undang tersebut secara otomatis akan menjadi inskonstitusional jika dalam kurun waktu dua tahun setelah putusan dibacakan oleh MK, pemerintah tidak melakukan perbaikan.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.

Dalam keputusannya, Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Kemudian dalam pembentukannya UU Cipta Kerja tidak memegang azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap subtansi UU.

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

Baca juga: Cerita Gadis Cantik di Wonogiri Jualan Kambing di Pasar, Awalnya Buat Ngusir Bosan Kuliah Daring

Baca juga: Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto Dukung Peningkatkan Kesejahteraan Guru

Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja inkostitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkostitusional bersyarat secara permanen.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved