Breaking News:

Bertentangan dengan UUD 45, KSPSI DIY Berencana Kirim 4 Substansi UU Ciptaker Bermasalah ke MK

Undang-undang (UU) nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai Hakim Majelis Mahkamah Konstitusional (MK) bertentangan dengan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Undang-undang (UU) nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai Hakim Majelis Mahkamah Konstitusional (MK) bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Diberitakan oleh berbagai media, Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusannya menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan UUD 45.

"Bertentangan dengan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secra bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," katanya, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: PT Indotruck Utama Yogyakarta Pamerkan Kebolehan Dua Alat Berat

Selain itu, Anwan juga menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku  sampai dengan para penyusun undang-undang, baik eksekutif maupun legislatif melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan MK.

MK juga memerintahkan kepada para penyusun UU supaya segera malukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahu sejak putusan MK ditetapkan.

Selain itu MK menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, dan tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6573).

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsad Ade Irawan merespon baik putusan MK tersebut.

Sejak awal pihaknya menolak penerbitan UU Cipta Kerja, sebab dia menilai dalam proses pembuatan UU tersebut tidak demokratis.

Sehingga mengakibatkan aturan turunannya baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) selalu tidak memihak para pekerja.

"Saya setuju jika proses UU Cipta Kerja memang melanggar UUD 45. Kami mengapresiasi putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved