Breaking News:

Tekan Biaya Logistik Nasional yang Tinggi, Pemerintah Akan Tempuh Restrukturisasi BUMN Pelabuhan

Indonesia saat ini menempati posisi ke-46 dalam indeks performa logistik secara global di tingkat internasional.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Mona Kriesdinar
Tangkapan Layar
BERDISKUSI - Para narasumber tengah berdiskusi dalam agenda Kompas Talk: Potret Masa Depan Industri Logistik Indonesia di Era Disrupsi, Selasa (23/11/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Indonesia saat ini menempati posisi ke-46 dalam indeks performa logistik secara global di tingkat internasional. Posisi tersebut, bisa dibilang cukup tertinggal dari negara ASEAN lain.

Hal ini merunut hasil survei yang digulirkan LPI (Logistic Performance Index) pada 2020.

Sebagai contoh, Singapura di posisi ke-7, lalu Thailand posisi ke-32, serta Malaysia posisi ke-41. Hal itu, disebabkan oleh biaya logistik nasional yang masih cenderung tinggi dibanding negara lain.

Demi menumbuhkan awarness publik, berkaitan masalah logistik nasional ini, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), dan Harian Kompas, menggelar agenda Kompas Talk, bersama para pemangku kebijakan. Baik Kemenhub, Kemen BUMN, dan Pelindo.

"Untuk menjemput masa depan Indonesia, kita bersama harus memperbaiki permasalahan tersebut. Kolaborasi antar berbagai pihak, diharapkan dapat memunculkan rekomendasi perbaikan," ujar Ketum Kagama, Ganjar Pranowo, pada Selasa (23/11) sore.

Bukan tanpa sebab, biaya logistik nasional yang saat ini masih sekira 23 persen dari total produk domestik bruto, tergolong cukup tinggi. Belum optimalnya operasional, maupun infrastruktur pelabuhan, disebut-sebut jadi penghambat yang harus dapat diatasi.

"Sekarang kita masih kesulutan kontainer. Saya sebagai Gubernur (Jawa Tengah) ini, kemarin kami coba ekspor ke berbagai negara, baik makanan, atau meubel, ternyata memang tidak mudah," ungkap Ganjar.

"Kita cari akhirnya agak mahal, UKM tidak terlalu bisa mendapat kemudahan-kemudahan. Kita kan inginnya itu UKM fokus ke produk, saya yang carikan pasar, dan yang menyediakan kontainer, tapi susah cari. Alhamdulillah, kemarin banyak bantuan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir tak menampik, dewasa ini, industri logistik tanah air tengah menghadapi banyak tekanan, sekaligus tantangan. Ia pun mengakui, polemik kekurangan kontainer seperti keluhan Ganjar Pranowo, benar dijumpai di lapangan

Namun, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya bersedia mengemban visi Indonesia 2045, soal pembangunan, dan pengembangan infrastruktur. Dalam amanat itu, penghubungan produksi ke distribusi, dari wilayah barat ke timur harus terealisasi.

Lebih lanjut, dijelaskannya, opsi yang dipilih pemerintah untuk menekan biaya logistik adalah dengan melakukan restrukturisasi BUMN pelabuhan, hingga iklim investasi dalam negeri bisa bertumbuh optimal.

"Penyatuan Pelindo kita lakukan, agar efektifitas tol laut berjalan sesuai rencana, termasuk mengatasi berbagai kendala biaya logistik tinggi," cetusnya.

Erick mengatakan, mengatasi biaya logistik ini sangatlah berpengaruh, dan berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara. Tetapi, yang terjadi saat ini, diakuinya, biaya logistik Indonesia masih mahal jika dibandingkan beberapa negara sekitar.

"Masih mahal itu, 23 persen dari GDP (Gross Domestic Produc). Dibanding Singapura 8 persen, India 13 persen, Malaysia yang 13 persen juga. Penggabungan Pelindo diharapkan bisa membantu efisiensi biaya logistik ini kedepan," tandas Menteri BUMN. (aka/ord)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved