Breaking News:

Disdikpora Kulon Progo Akui Seorang Pejabatnya Terseret Kasus Korupsi Pembangunan GOR Cangkring

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo mengakui seorang pejabatnya berinisial RS terseret kasus korupsi

TRIBUNJOGJA.COM/ Sri Cahyani Putri Purwaningsih
Bangunan Gor Cangkring di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Selasa (23/11/2021). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo mengakui seorang pejabatnya berinisial RS terseret kasus korupsi terkait perencanaan dan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates.

Kepala Disdikpora Kabupaten Kulon Progo, Arif Prastowo meminta kepada RS untuk mengikuti proses persidangan sebagaimana mestinya. 

Tersangka RS saat ini juga masih aktif menjabat di Disdikpora Kulon Progo. 

Baca juga: Ditmawa UGM Gelar Webinar Kewirausahaan

"Karena dari ketentuan status kepegawaian, ketika belum ada keputusan yang sah yang bersangkutan tetap aktif," kata Arif saat dihubungi Selasa (23/11/2021). 

Dalam kasus ini, Disdikpora juga tidak memberikan pendampingan hukum kepada tersangka. Sehingga penunjukan hukum bagi tersangka dilakukan secara mandiri. 

"Dari dinas juga ada beberapa orang yang dimintai keterangan baik di bidang dan keuangan. Tapi saya tidak hafal berapa jumlahnya yang pasti mereka yang bertugas sejak proses awal pembangunan GOR Cangkring saat itu," ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, selain menetapkan RS, Kejari Kulon Progo juga menetapkan AM sebagai tersangka pada 22 Oktober 2021 lalu. Dia merupakan penyedia jasa konsultasi di sebuah perusahaan perencanaan pembangunan. 

Kepala Kejari Kulon Progo, Krintanti Yuni Purnawanti mengatakan dalam kasus ini, pihaknya fokus terhadap penyimpangan di dalam pembuatan desain GOR Cangkring.

Karena ketika desainnya salah, tentunya pelaksanaanya juga menjadi tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sebab, alokasi anggaran untuk perencanaan sekitar Rp 98 Juta dari ABPD Kulon Progo 2018. Sementara pelaksanaan pembangunannya sekitar Rp 13,4 Miliar dari APBD 2019.

Baca juga: Biaya Logistik Nasional Masih Tinggi, Pemerintah Tempuh Restrukturisasi BUMN Pelabuhan 

"Kami masih memintai keterangan baik dari ahli Kemenpora dan Inspektorat Daerah yang terus dikembangkan pemeriksaannya sampai fix berapa kerugian yang ditanggung negara," ucapnya. 

Ia melanjutkan pada tahap penyidikan, Kejari juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti. 

Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Kulon Progo. (scp) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved