Biaya Logistik Nasional Masih Tinggi, Pemerintah Tempuh Restrukturisasi BUMN Pelabuhan 

Merunut hasil survei yang digulirkan LPI (Logistic Performance Index) pada 2020, Indonesia saat ini menempati posisi ke-46 dalam indeks performa

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
Tangkapan Layar
Tangkapan layar agenda Kompas Talk: Potret Masa Depan Industri Logistik Indonesia di Era Disrupsi, Selasa (23/11/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Merunut hasil survei yang digulirkan LPI (Logistic Performance Index) pada 2020, Indonesia saat ini menempati posisi ke-46 dalam indeks performa logistik secara global, di tingkat internasional. 

Posisi tersebut, bisa dibilang cukup tertinggal dari negara ASEAN lain. Sebagai contoh, Singapura di posisi ke-7, lalu Thailand posisi ke-32, serta Malaysia posisi ke-41.

Hal itu, disebabkan oleh biaya logistik nasional yang masih cenderung tinggi dibanding negara lain. 

Demi menumbuhkan awarness publik, berkaitan masalah logistik nasional ini, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), dan Harian Kompas, menggelar agenda Kompas Talk, bersama para pemangku kebijakan. Baik Kemenhub, Kemen BUMN, dan Pelindo. 

Baca juga: Pemkot Magelang Buka Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda BPR Magelang 

"Untuk menjemput masa depan Indonesia, kita bersama harus memperbaiki permasalahan tersebut. Kolaborasi antar berbagai pihak, diharapkan dapat memunculkan rekomendasi perbaikan," ujar Ketum Kagama, Ganjar Pranowo, pada Selasa (23/11/2021) sore. 

Bukan tanpa sebab, biaya logistik nasional yang saat ini masih sekira 23 persen dari total produk domestik bruto, tergolong cukup tinggi.

Belum optimalnya operasional, maupun infrastruktur pelabuhan, disebut-sebut jadi penghambat yang harus dapat diatasi. 

"Sekarang kita masih kesulutan kontainer. Saya sebagai Gubernur (Jawa Tengah) ini, kemarin kami coba ekspor ke berbagai negara, baik makanan, atau meubel, ternyata memang tidak mudah," ungkap Ganjar. 

"Kita cari akhirnya agak mahal, UKM tidak terlalu bisa mendapat kemudahan-kemudahan. Kita kan inginnya itu UKM fokus ke produk, saya yang carikan pasar, dan yang menyediakan kontainer, tapi susah cari. Alhamdulillah,  kemarin banyak bantuan," tambahnya. 

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir tak menampik, dewasa ini, industri logistik tanah air tengah menghadapi banyak tekanan, sekaligus tantangan.

Ia pun mengakui, polemik kekurangan kontainer seperti keluhan Ganjar Pranowo, benar dijumpai di lapangan 

Namun, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya bersedia mengemban visi Indonesia 2045, soal pembangunan, dan pengembangan infrastruktur.

Dalam amanat itu, penghubungan produksi ke distribusi, dari wilayah barat ke timur harus terealisasi. 

"BUMN siap memikul amanat, demi mencapai cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat. Salah satunya, ya, dengan menjaga konektifitas penjuru nusantara, dari  Sabang, sampai Merauke," tandas Erick. 

Baca juga: JITM 2021 Digelar, Upaya Bangkitkan Pariwisata DIY di Tengah Pandemi

Lebih lanjut, dijelaskannya, opsi yang dipilih pemerintah untuk menekan biaya logistik adalah dengan melakukan restrukturisasi BUMN pelabuhan, hingga iklim investasi dalam negeri bisa bertumbuh optimal. 

"Penyatuan Pelindo kita lakukan, agar efektifitas tol laut berjalan sesuai rencana, termasuk mengatasi berbagai kendala biaya logistik tinggi," cetusnya. 

Erick mengatakan, mengatasi biaya logistik ini sangatlah berpengaruh, dan berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara. Tetapi, yang terjadi saat ini, diakuinya, biaya logistik Indonesia masih mahal jika dibandingkan beberapa negara sekitar. 

"Masih mahal itu, 23 persen dari GDP (Gross Domestic Produc). Dibanding Singapura 8 persen, India 13 persen, Malaysia yang 13 persen juga. Penggabungan Pelindo diharapkan bisa membantu efisiensi biaya logistik ini kedepan," tandas Menteri BUMN. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved