Breaking News:

ASN Terima Bansos, Pakar Sosial UGM: Perlu Perbaikan Mentalitas Masyarakat

Ada 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
dok.istimewa
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Permasalahan terkait bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat tidak terjadi karena faktor pendataan saja.

Berita sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengungkapkan ada 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Dari jumlah itu, 28.965 orang masih aktif sebagai ASN setelah pihak Kemensos memastikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Hempri Suyatna SSos MSi, menilai, mentalitas miskin masyarakat membuat bansos juga sering salah sasaran.

Ia mengacu pada fenomena ribuan ASN yang terindikasi menerima berbagai jenis bantuan sosial yang bukan menjadi haknya.

“Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan.  Bentuk-bentuk  mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” kata Hempri, Senin (22/11/2021).

Ia menerangkan, bantuan sosial idealnya diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, program bantuan sosial ini diperuntukkan misalnya untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. 

Persoalan pada penyaluran yang salah sasaran membuat kebijakan bantuan sosial menjadi kurang efektif.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved