Breaking News:

Headline

Bupati HSU Diduga Kantongi Rp18,9 M, KPK Telusuri Jual Beli Jabatan dan Rekayasa Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran uang kepada Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni
Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran uang kepada Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. Hal ini terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP).

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui pemeriksaan Ketua Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari sebagai saksi kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada tahun 2021-2022.

“Saksi didalami pengetahuannya terkait dengan pelaksanaan berbagai proyek pekerjaan di Dinas PUPRP di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diduga ada aliran sejumlah dana kepada tersangka AW (Abdul Wahid) dan pihak terkait lainnya dalam bentuk fee proyek,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

KPK juga memeriksa, Kabag Pemerintahan Setda HSU Khairussalim, Kabag Humas HSU Moch Arifil alias Iping, Staf Bina Marga H M Ridha dan Dolly Faisal serta Kabid Cipta Karya Amos Silitonga.

Kemudian, Ajudan Bupati HSU Muhammad Reza Karimi, sopir Bupati HSU Syaukani, Staf bidang rehabilitas/pemeliharaan pengairan PUPRP HSU Nofi Yanti dan Kabid Binamarga Muhammad Rakhmani.

KPK menahan Bupati Abdul Wahid setelah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada Kamis (18/11). Adapun perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 15 September 2021 di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Plt. Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi. Adapun perkara ini diawali saat Abdul Wahid selaku Bupati menunjuk Maliki sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU.

KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang yang dilakukan Maliki kepada Wahid untuk mendapakan posisi sebagai Kepala Dinas. “Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK (Maliki) untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW (Abdul Wahid),” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Adapun, diungkapkan Firli, pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta.

"Selain melalui perantaraan MK, tersangka AW juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara," tutur Firli.

Rinciannya yaitu pada tahun 2019 sejumlahsekitar Rp4,6 miliar; tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 miliar; serta tahun 2021 sejumlahsekitar Rp1,8 miliar. Sehingga total uang yang diterima Abdul Wahid sekitar Rp18,9 miliar.

"Selama proses penyidikanberlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 hurufaatauPasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. (ilham/tribunnetwork/cep/kpc)

Baca Tribun Jogja edisi Sabtu 20 November 2021 halaman 02

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved