Breaking News:

Berita Kota Yogya Hari Ini

Kantongi Rekomendasi, Pemkot Yogya Pastikan UMK 2022 Alami Kenaikan

Pemkot Yogyakarta memastikan bakal ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayahnya, untuk 2022 mendatang.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
yangenak.com
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan bakal ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayahnya, untuk 2022 mendatang.

Saat ini, eksekutif sudah mengantongi rekomendasi, yang bakal diserahkan kepada Gubernur DIY untuk disahkan. 

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berujar, rekomendasi tesebut merupakan hasil pembahasan antara serikat pekerja, dengan asosiasi pengusaha, yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Tetapi, dirinya menegaskan, keputusan di tangan provinsi. 

Baca juga: Kenaikan Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta Diumumkan Pekan Ini

"Sudah ada kesepakatan, tapi yang disepakati itu berupa rekomendasi, bukan keputusan, karena yang memutuskan gubernur. Setelah dari sana, baru kita dapat menyampaikan berapa UMK-nya itu," cetusnya, Rabu (17/11/2021). 

Walaupun belum bersedia memaparkan angka, Haryadi bisa memastikan, UMK 2022 mengalami peningkatan dibanding sebelumnya.

Katanya, hal tersebut sesuai dengan hasil simulasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang sudah mengumumkan peningkatan sebesar 1,09 persen. 

"Iya dong, ada kenaikan pasti. Saya nggak mau mendahului gubernur, karena masih dibahas. Yang jelas, ada kenaikan dari yang lalu, kan sudah ada acuannya," ujarnya.

Baca juga: UMK Tahun 2022 di Kulon Progo Diusulkan Naik 5,5 Persen, Ini Besarannya

Wali Kota menjelaskan, pembahasan UMK 2022 bersama asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja, berjalan lancar.

Ia menilai, kedua belah pihak dapat memahami  bahwa UMK yang akan ditetapkan harus mengakomodir kondusifitas iklim investasi DIY, khususnya di Kota Yogyakarta.

"Ya, kalau terlampau tinggi nanti investor nggak ada yang masuk. Tapi, kalau terlalu rendah, ya, bahaya juga, siapa yang mau kerja di sini nanti. Tidak ada tenaga kerja yang mau itu, kalau upah minimumnya rendah," ucap Haryadi. 

"Karena pendekatan kita, antara pengusaha, serta pekerja, jadi ada harmonisasi, dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, dan juga perkembangan, maupun pembangunan kota kedepan," tambahnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved