Breaking News:

Pemkot Yogya Dorong UKM Miliki Nomor Induk Berusaha

Sampai Juli 2021 ada sekitar 20.500 UKM yang mengantongi NIB, dari sekira 21.671 UKM yang ada di Kota Yogyakarta.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Hari Susmayanti
Dok Pemkot Yogya
Deklarasi gerakan sadar NIB, di Grha Pandawa, Komplek Balai Kota Yogyakarta, Senin (15/11/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendeklarasikan gerakan sadar Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Senin (15/11/2021).

Lewat gerakan ini, kepemilikan NIB pun akan lebih didorong, karena punya beragam manfaat. 

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama antara dinas-dinas terkait, kemantren, dan pelaku UKM, supaya kedepannya semakin sadar terkait pentingnya kepemilikan NIB. 

Apalagi, lanjutnya, kewajiban NIB bagi pelaku UMKM telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021, tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko, turunan UU No.11 tahun 2021, tentang cipta kerja. 

"Yang belum punya NIB terus kami dorong, dan edukasi, ya. Pelaku UKM dari Forum Komunikasi UMKM di kemantren, harus bisa mendorong anggota-anggotanya itu, untuk secepatnya mengurus dan memiliki NIB," katanya. 

Dipaparkannya, sampai Juli 2021, ada sekitar 20.500 UKM yang mengantongi NIB, dari sekira 21.671 UKM yang ada di Kota Yogyakarta.

Tetapi, kepemilikan NIB itu masih versi lama,  belum menerapkan perizinan usaha berbasis risiko. 

"Bagi yang belum ada NIB, jika mengurus saat ini otomatis langsung versi baru usaha berbasis risiko. Lalu, yang sudah memiliki NIB, tetap kita dorong, ya, untuk migrasi ke NIB yang versi terbaru, yang berbasis risiko," jelasnya. 

Baca juga: GoTo Gelar Konferensi Nasional Maju Digital, Fasilitasi Peningkatan Daya Saing UMKM Lokal

Baca juga: Pemerintah Permudah Parekraf di Desa Penyangga Zona Otorita Borobudur Akses Pembiayaan Ultra Mikro

Adapun proses pengurusan NIB kini dapat dilakukan secara online, lewat online single submit (OSS).

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga telah menyediakan pendamping di setiap kemantren untuk memudahkan para pelaku UKM. 

"Fungsi NIB ini jadi legalitas berusaha. Pelaku UKM yang memiliki legalitas, tentu menjadi prioritas pendampingan, dan intervensi dari dinas. Misalnya, kami akan memitrakan  para pelaku usaha kecil dengan yang besar. Nah, itu kan syaratnya harus memiliki NIB dulu," lanjut Riyanto. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan NIB menjadi gaya hidup baru dalam berusaha bahwa usaha harus tercatat, selaras ketentuan pemerintah.

Selain menunjang legalitas, keberadaan NIB diyakini akan mengerek nilai kepercayaan masyarakat pada UKM. 

"Saya minta dari data UKM itu diolah kembali, kemudian dipetakan intervensi apa yang bisa dikembangkan, supaya UKM di Kota Yogyakarta bisa tumbuh. Intervensi dilakukan dengan sasaran jelas, yakni UKM yang memiliki NIB, dan usahanya dipastikan masih jalan," tandasnya. (Tribunjogja)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved