Kemenkes Butuh 58,7 Juta Dosis Vaksin Anak

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan dosis vaksin Covid-19 yang diperuntukkan kelompok anak usia 6 hingga 11 tahun. Adapun saat ini jumlah vaksin usia 6-11 tahun menurut data Kemenkes ada sekitar 26,4 juta.

"Jadi mungkin ada butuh tambahan 58,7 juta yang ini juga belum ada di anggaran kita," kata Menkes Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).

Budi menambahkan, kebutuhan vaksin tambahan untuk kelompok anak saat ini sudah dipersiapkan dalam anggaran tahun 2022. Pengajuan anggaran itu, dikatakan Budi, termasuk pembelian vaksin booster untuk satu kali suntik dan bantuan vaksin booster untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) yang berkenaan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"PBI maupun juga untuk anak ini sudah kita rencanakan untuk masuk ke anggaran tahun depan, karena ada 26,4 juta usia 6 sampai 11 dan itu butuh 58,7 juta dosis karena ini harus dua kali suntik," katanya.

Dia menyebut vaksin anak yang sudah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat atau Emmergency Use Authorization (EUA) di luar negeri yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer. "Sinovac dan Sinopharm untuk vaksin anak dosisnya sama. Kalau Pfizer itu dosisnya diturunin ke 3 mikrogram," lanjut Budi.

Adapun vaksinasi untuk anak, diberikan di sejumlah negara dengan cakupan vaksinasi lansia sudah mencapai 50 persen. "Kalau kita lihat risiko paling tinggi itu orang tua bisa 12 persen, risiko paling rendah itu anak-anak, angkanya sekitar di bawah 1 persen, mungkin 0,05 persen," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan risiko kesakitan hingga dirawat di rumah sakit maupun kematian, menurutnya, lansia lebih tinggi sekitar 20 hingga 30 kali lebih berisiko dari anak. Sementara di Indonesia jumlahnya masih rendah.

"Memang prioritasnya vaksin yang ada kita berikan ke lansia dulu sampai selesai, untuk memastikan mencegah jangan sampai nanti ada kasus kenaikan," ujar Menkes.

Krusial
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik upaya pemerintah menyiapkan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun. "Pemberian vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun ini sangat krusial dilakukan di tengah pelonggaran kebijakan PPKM. Pastikan vaksinasi anak berjalan sesuai prosedur dan aman," ucapnya.

Menurut Netty, anak-anak rentan terpapar saat berada di area publik, misalnya saat mengikuti belajar di sekolah, saat masuk mal dan berwisata bersama orang tua, ataupun kegiatan lainnya. "Sebaliknya, anak pun dapat menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi siapkan vaksinasi untuk klaster ini dengan cara-cara yang tidak menimbulkan ekses, semisal resistensi dari orang tua ataupun kalangan pemerhati anak," katanya.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dengan matang terkait jenis vaksin yang digunakan, dosis, dan rentang waktu penyuntikan 1 dan 2 yang aman untuk anak. "Anak dengan penyakit penyerta juga perlu mendapat perhatian khusus. IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) merekomendasikan agar imunisasi untuk anak dengan kanker dalam fase pemeliharaan, penyakit kronis atau autoimun yang terkontrol dapat mengikuti panduan imunisasi umum, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien sebelumnya," ucapnya.

Selain itu Netty meminta pemerintah bisa memastikan ketersediaan vaksin dari mulai pengadaan hingga penyuntikan. "Pastikan stok vaksin tersedia atau setidaknya pemerintah sudah punya skema pengadaannya. Begitu juga dengan distribusi dan manajemen pengelolaannya. Jangan sampai vaksin kedaluwarsa dan terbuang sia-sia sebagaimana yang terjadi di Kudus beberapa waktu lalu," ujarnya.

Munculnya kejadian ikutan pasca-imunisasi, kata Netty, juga perlu dimitigasi sejak awal. "Kita tidak ingin program vaksinasi anak yang dilakukan guna membangun kekebalan komunitas malah menjadi blunder karena adanya pengabaian prosedur," ucapnya.

Terkait waktu dan wilayah sasaran, Netty mengingatkan pemerintah agar vaksinasi anak dilakukan setelah cakupan vaksinasi dosis pertama secara nasional melebihi 70 persen dari total sasaran target vaksinasi. "Pastikan pula agar dilakukan setelah minimal 60 persen populasi lansia telah divaksin. Lakukan pula di daerah dengan indikator terpenuhi tersebut sehingga menjadi role model bagi daerah lain," pungkasnya. (Tribun Network)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Selasa 9 November 2021 halaman 01