Breaking News:

Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Marak Kasus Pinjol, BI Larang Penyedia Jasa Pembayaran Non Bank Berafiliasi dengan Fintech Ilegal

Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah memakan banyak korban.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah memakan banyak korban.

Dalam hal ini BI melarang penyedia jasa pembayaran (PJP) non bank untuk memfasilitasi atau pun berafiliasi dengan penyelenggara pinjol ilegal.

Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI DIY Andi Adityaning Palupi mengatakan, BI mendukung upaya memerangi pinjol ilegal yang semakin meresahkan.

Satu di antara caranya dengan terus menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang sehat, kuat, dan berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional juga melakukan pengawasan fintech non bank.

Baca juga: Polisi Sita Duit Rp20,4 Miliar dari Bos Pinjol Ilegal yang Teror Ibu Rumah Tangga di Wonogiri

"BI melakukan pengawasan terhadap financial technology (fintech) tetapi yang penyedia jasa pembayaran non bank. Kepada mereka kita menekankan untuk terus menjaga kehati-hatian dalam melakukan transaksi dan BI melarang keras fintech payment ini untuk berafiliasi dengan pinjol-pinjol ilegal," ujarnya.

Andi melanjutkan, jika dalam pengawasan BI menemukan ada  hubungan  langsung dengan pinjol ilegal maka pihak penyelenggara fintech payment tersebut akan dikenakan hukuman mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin sementara.

Lebih jauh, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI DIY ini menyebut pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan dan perbankan itu masih perlu ditingkatkan.

Pinjaman jangan dianggap sebagai tambahan penghasilan, tetapi merupakan hutang yang akan memberikan tanggung jawab beban pembayarannya.

"BI rutin melakukan peningkatan inklusi keuangan dengan mencoba meng-onboarding-kan pembiayaan UMKM setiap tahunnya. Disini, BI menegaskan agar UMKM harus berhati-hati untuk memperoleh pinjaman baik itu melalui pinjol maupun perbankan," tambahnya.

Baca juga: Ungkap Kasus! Komplotan Pinjol Ilegal Digaji Hingga Rp15 Juta per Bulan

"BI telah menurunkan BI rate sebesar 3,5 persen yang terendah selama lima tahun. Dengan penurunan suku bunga acuan ini diharapkan intermediasi keuangan bisa dapat berjalan," tambahnya.

Saat ini, seluruh kantor perwakilan BI di dalam negeri yang berjumlah 46 kantor perwakilan tengah difokuskan dalam program pengembangan UMKM mitra binaan Dinas Koperasi dan UKM setempat, termasuk Kantor Perwakilan BI DIY.

Pelaku UMKM bisa mengukur kemampuan bayar berikut bunganya apabila mengajukan pinjaman atau kredit.

Semisal bagi pelaku usaha mikro mengarah pada kredit yang bersubsidi, sedangkan pelaku usaha level kecil dan menengah sudah bisa mengakses kredit komersial perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved