Breaking News:

Berita Bantul Hari Ini

Wabup Bantul Berharap Bantuan Rp 50 Juta ke Padukuhan Dimanfaatkan untuk Tingkatkan SDM

Pemerintah Kabupaten Bantul akan mencairkan dana Rp 50 juta untuk tiap padukuhan pada tahun 2022 mendatang.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
tribunjogja.com
Wabup Bantul, Joko Purnomo 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul akan mencairkan dana Rp 50 juta untuk tiap padukuhan pada tahun 2022 mendatang.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo berharap dana tersebut tidak dipergunakan untuk membangun infrastruktur semata, tetapi dapat digunakan untuk penguatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tingkat padukuhan.

"Saya mengajak dukuh, satu kesepahaman bahwa Rp50 juta ini digunakan untuk kepentingan pembanguanan SMD, jangan semua infrastruktur," ujarnya.

"Kita punya PR, stunting kita masih tinggi, angka kematian ibu hamil masih tinggi, gizi buruk, KLA (Kabupaten Layak Anak) kita masih berstatus madya 3 tahun ini belum bisa naik menjadi utama. Ini tantangan kita," imbuhnya.  

Baca juga: Pemkab Bantul Siapkan Reward Berupa Dana Insentif ke Kalurahan yang Berprestasi

Maka dari itu, upaya pemerintah dengan memberikan dana Rp 50 juta dapat digunakan sebagai guide untuk memperkuat sistem sinergita agar bidang pendidikan dan kesehatan dapat terperhatikan.

"Tahun 2022 akan kita berikan bantuan hibah ke masing-masing padukuhan Rp 50 juta, belum bisa sampai Rp 100 juta karena kita masih menganggarkan untuk Covid-19," ucapnya.  

Ia berharap bantuan itu dapat terserap untuk mengoptimalkan pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, dana itu dapat diserap untuk program-program di PAUD, sedangkan kesehatan dapat digunakan untuk Posyandu di mana di dalamnya ada urusan perempuan dan anak.

Namun Wabup mengakui bahwa apa yang selama ini terjadi di masyarakat adalah adanya anggapan bahwa bantuan pemerintah akan lari ke pembangunann infrastruktur.

Baca juga: Pemkab Bantul Akan Alokasikan Anggaran Rp 50 juta untuk Tiap Padukuhan pada 2022

"Padahal kita sudah tegaskan membuat Perbup, uang Rp 50 juta itu prioritasnya untuk dua hal yakni pendidikan dan kesehatan. Tapi dari 933 padukuhan, mayoritas dipakai untuk ngecor jalan," ungkapnya.

Maka dari itu, perlu adanya pemahaman dan pembelajaran tentang permaslaahan yang muncul di masyarakat.

Musyawarah di padukuhan pun wajib mengundang PKK dan Posyandu agar terkajadi mutualisme yang baik di sana.

Tim penggerak PKK dituntut agar lebih kreatif dalam inovasi dan bisa merangkul elemen-elemen masyarakat yang dapat membantu permasalahan yang dialai perempuan dan anak di Bantul.

"Kalau ngecor jalan sudah ada BKK (Bantuan Khusus Kalurahan)  tapi kalau ingin punya generasi yang baik, kapan lagi kalau kita tidak menyisihkan anggaran untuk kepentingan pembangunan SDM," tutupnya.( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved