Breaking News:

Perintah Presiden Jokowi Kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Tutup BUMN yang Tak Berkembang

Perintah Presiden Jokowi Kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Tutup BUMN yang Tak Berkembang

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
Dok. Humas Kemenhub
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTAPresiden Jokowi memberikan perintah secara tegas untuk menutup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mampu beradaptasi di tengah pandemi Covid-19, revolusi industri, serta distrupsi teknologi.

Perusahaan-perushaan milik negara yang sudah tidak sehat tidak perlu lagi diselamatkan dan lebih baik ditutup.

Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi langsung kepada Menteri BUMN Erick Tohir saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (14/10/2021) kemarin.

“Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, bagaimana kalau sudah kayak begitu,” kata Jokowi seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021) dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.

Jokowi mengatakan, BUMN terlalu sering dilindungi oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN).

Karena itu, ia mendesak Erick tidak lagi memberikan perlindungan terhadap BUMN yang demikian.

Menurut dia, hal tersebut membuat BUMN menjadi tidak berani ambil risiko, sulit berkompetisi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahi PMN, sakit, suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali,” kata dia.

Baca juga: Catat, Ini Arahan Presiden Jokowi Terkait Pinjol, Nggak Akan Ada Pinjol Baru Lagi

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Lemhannas RI, Kembali Tegaskan Soal Green Economy

Selain itu, presiden meminta BUMN tidak memiliki birokrasi yang rumit dan berbelit-belit.

Menurut dia, izin pembangunan pembangkit listrik masih sangat banyak.

“Mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin.

Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin,” kata Jokowi.

Ia pun mengingatkan, tidak ada pihak yang mau berinvestasi apabila birokrasi dalam BUMN masih rumit dilakukan.

“Siapa mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu, sudah di kementeriannya belit-belit, di daerahnya berbelit, masuk BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” ucap dia. (*)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved