Breaking News:

Pendidikan

Akademisi UGM : UU Hak Cipta Perlu Mengatur Perlindungan Hukum dari Kemajuan Kecerdasan Artifisial

Teknologi kecerdasan artifisial (AI) mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Gaya Lufityanti
Tangkapan layar Webinar Fakultas Hukum UGM yang bertajuk Kecerdasan Artifisial dan Tantangannya terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual , Kamis (14/10/2021).
Webinar Fakultas Hukum UGM yang bertajuk Kecerdasan Artifisial dan Tantangannya terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual , Kamis (14/10/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM - Teknologi kecerdasan artifisial (AI) mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir.

Lewat teknologi ini bisa membantu pemerintah maupun industri dalam pengambilan keputusan lewat algoritma penyajian data secara lengkap, mempermudah dalam bisnis retail hingga membantu tenaga medis dalam menjangkau masyarakat lewat layanan konsultasi kesehatan secara online.

Namun demikian, perkembangan AI juga memberikan dampak negatif terhadap hak cipta dan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan kebocoran data pribadi.

Oleh karena itu Pemerintah dan DPR diharapkan membuat aturan tegas soal perlindungan sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kecerdasan artifisial melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun lewat interpretasi penafsiran hukum.

Baca juga: Ahli UGM: Waspadai Gelombang Ketiga Covid-19 di DI Yogyakarta Meski Kasus Landai

Demikian yang mengemuka dalam Webinar Fakultas Hukum UGM yang bertajuk Kecerdasan Artifisial dan Tantangannya terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual , Kamis (14/10/2021).

Dekan Fakultas Hukum UGM Dahliana Hasan, Ph.D mengatakan mengatakan kecerdasan artifisial dan teknologi informasi mengalami perkembangan maju dan pesat.

Bahkan kecerdasan artifisial saat ini sudah marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat seperti penggunaan deteksi wajah untuk membuka smartphone hingga layanan data pada transaksi belanja online.

“Namun dari sisi hukum banyak tantangan dihadapi terhadap hak kekayaan intelektual,” katanya.

Wamenkumham RI Prof Dr Edward O.S Hiarej menuturkan, UU tentang Hak Cipta yang ada sekarang ini belum memikirkan soal perlindungan kecerdasan artifisial sehingga perlu terobosan dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual.

Menurutnya setiap UU membutuhkan penafsiran dan interpretasi bila terdapat penemuan hukum baru dimana pelanggaran tersebut tidak ditemukan dalam aturan yang ada.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved