Kabupaten Bantul

Selama 3 Tahun Status KLA Bantul Belum Naik Tingkat, Dinsos P3A Gelar Penguatan Kapasitas Satgas PPA

Dinsos P3A Kabupaten Bantul terus berupaya mengentaskan permasalahan yang dialami perempuan dan anak.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo memberikan pengarahan dalam kegiatan lokakarya penguatan kapasitas satgas PPA 

TRIBUNJOGJA.COM - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Bantul terus berupaya mengentaskan permasalahan yang dialami perempuan dan anak.

Satu di antaranya adalah menggelar Lokakarya Penguatan Kapasitas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, sejak Jumat (15/10/2021) hingga Sabtu (16/10/2021) ini terdiri atas pengayaan materi tentang hak anak, Kabupaten Layak Anak (KLA), dan peran satgas PPA melalui sesi seminar dan workshop untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas SMD Satgas PPA.

Kepalas Dinsos P3A, Didik Warsito menyatakan bahwa Satgas PPA adalah garda terdepan dan ujung tombak dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.  

Baca juga: Dua Siswa MAN 2 Bantul Dapat Peringkat Dalam Pekan Olahraga Pelajar

Dan mengingat pentingnya tugas dan peran satgas PPA, maka dilaksanakan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan kepada satgas PPA dalam penjangkauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Fungsi Satgas PPA adalah menjangkau perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan, yang nantinya akan ditindaklanjuti UPTD sesuai dengan jenis kasusnya. Apakah pendampingan hukum, psikologis atau pemulihan," ungkapnya.

Didik mengungkapkan, berdasarkan data kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul pada tahun 2020, terdapat 216 perempuan dan 128 anak korban kekerasan.  

Sementara pada tahun 2021, sejauh ini jumlah korban perempuan sebanyak 143 orang, dan korban anak 96 anak.

"Maka berdasarkan data itu, Pemkab Bantul mengajak partisipasi berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam kebutuhan perempuan dan anak terutama dalam mengantisipasi tindak kekerasan," ujarnya.

Baca juga: Karang Taruna Kabupaten Bantul Berinovasi dengan Mendesain Batik Sawo Kecik

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencanangkan Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak.

Bupati Bantul juga sudah menyatakan komitmen untuk melakukan percepatan Kabupaten Layak Anak salah satunya melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang  penyelenggaraan perlindungan anak yang merupakan klaster Kabupaten Layak Anak (KLA).

Pada bulan April 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul mengesahkan Satgas PPA melalui SK Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul, sebagai langkah riil untuk perwujudan Kabupaten Layak Anak.

Namun dalam perjalanannya, Joko menyatakan bahwa status Kabupaten Layak Anak (KLA) di Bantul masih di tingkat madya.

"Tiga tahun kita belum bisa naik grade. Ini jadi PR penting bagi kita semua. Sehingga saya mengajak, ini harus kita sikapi serius dengan mempertajam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas sosial," ungkapnya.

Baca juga: Ini Dia Robot-Robot dari Bantul, Kreativitas Eri Sudarmono Olah Limbah Motor Bekas 

Menurutnya, Satgas PPA memiliki peran penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Selain itu, peran Satgas PPA adalah melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dan memberikan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk layanan lebih lanjut.

Maka, dengan kegiatan ini ia berharap anggota dari Satgas PPA dapat meningkatkan pemahaman tentang Hak Anak dalam kerangka pemerintahan yang demokratis.

"Meningkatkan pemahaman Satgas PPA atas peran dan tanggung jawabnya dalam kerangka percepatan Kabupaten Layak Anak. Serta melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas Satgas PPA untuk maksimalisasi perannya," tambahnya.( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved