Breaking News:

Kabupaten Sleman

Soal 7 Calon Lurah Terganjal Putusan MK, Pemkab Sleman Minta Masukkan Pakar Hukum 

Dari 7 Kalurahan yang satu di antara calonnya gagal ikut pemilihan, ada dua Kalurahan yang terpaksa tidak bisa melanjutkan tahapan pilur berikutnya.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Sekda Sleman Harda Kiswaya 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, tengah meminta masukkan dari sejumlah pakar hukum untuk memedomani dan mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 42/PUU/XIX/2021 tentang penetapan batas maksimal jabatan kepala desa sebanyak 3 periode.

Sebagaimana diketahui, adanya putusan MK tersebut berimplikasi pada tahapan pemilihan lurah (Pilur) di Bumi Sembada.

Ada 7 calon yang tidak bisa ikut perhelatan dan proses pemilihan di dua Kalurahan batal. 

"Kami minta masukkan (pakar hukum) untuk memutuskan yang terbaik. Memedomani aturan yang ada. Mengartikan dan mengimplementasikan (putusan MK)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Harda Kiswaya, Sabtu (09/10/2021). 

Pilur di Kabupaten Sleman rencananya digelar serentak di 35 Kalurahan.

Baca juga: Terganjal Putusan MK, 7 Calon Lurah di Sleman Gagal Ikut Pilur 

Namun di tengah tahapan, ada putusan MK.

Alhasil pemilihan di dua Kalurahan terpaksa batal yaitu di Selomartani dan Sumberarum.

Sebab, Pilur di dua Kalurahan tersebut hanya diikuti oleh dua calon.

Ketika satu calon gugur, maka otomatis hanya tersisa satu calon.

Padahal, aturan dalam Pilur minimal diikuti dua calon dan maksimal lima calon. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved