Breaking News:

Kesaktian Pancasila, Momentum untuk Melihat Kembali Sejarah NKRI Secara Utuh

Dalam momen Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, seyogya dijadikan momentum untuk melihat kembali sejarah NKRI secara utuh.

Editor: ribut raharjo
sulut.kemenag.go.id
sulut.kemenag.go.id 

Oleh: Satrio Toto Sembodo

TRIBUNJOGJA.COM - Dalam era masyarakat abad 21 yang dikatakan orang sebagai abad mileneal yang ditandai dengan meningkatnya isu-isu demokrasi dalam sistem sosial dan politik, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang lebih luas yang melahirkan suatu masyarakat informative antar bangsa telah mendorong terciptanya suatu “new world society sebagai milenium society” .

Masyarakat saat ini saling terkoneksi yang salah satu dampaknya adalah terjadinya polarisasi masyarakat yang tidak saja berkelompok atas dasar pola tradisional etnogeography yang terbagi dalam pengelompokan suku, agama, ras dan antar golongan tetapi juga pengelompokan masyarakat “post modern geography” yang menghasilkan pengelompokan yang lebih beragam didasarkan pada preferensi ideologis, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan bahkan sistem hukum yang meruntuhkan ikatan kedaulatan tradisional yaitu adat istiadat ( folk sovereignity ) dan kedaulatan suatu negara bangsa (nation state sovereignity).

Dunia yang semakin menunjukkan egoisme kelompok di dalam masyarakat yang tidak saja berdasarkan identitas suku bangsanya atau negara bangsanya tetapi telah menjadi identitas percampuran (Mix Identities) yang lebih kompleks yang tidak sebatas akulturasi identitas adat dengan identitas nasionalnya tetapi juga identitas “transfolk” dan “transnationality” yang menghasilkan suatu pengelompokan identitas multi colours yang saya sebut sebagai “ neo tribes “.

Model “ Neo Tribes “ seperti ini terlihat dengan mudah pada gaya hidup dan pola berkelompok pada masyarakat yang menggunakan penamaan organisasi, gaya berpakaian, penggunaan istilah, doktrin dan ajaran kelompok yang menjadi pedoman dalam pola pikir dan tata laku yang tidak sedikit menghasilkan kontraksi, kontradiksi dan konflik sosial yang bersifat horisontal antar kelompok dan struktural dengan negara.

Pada masa lalu ketika masyarakat masih hidup berkelompok di area yang terbatas dengan nilai-nilai kelompok yang mengikat kelompoknya, harmoni kelompok dibangun dengan konsesus kelompok dalam kehidupan yang diorganisir dan dipimpin oleh pemimpin kelompok. Anggota kelompok umumnya taat pada nilai dan kepemimpinan kelompok sebagai bentuk kesetiaan terhadap kelompok.

Sebaliknya, dalam relasi antar kelompok tidak sedikit terjadi konflik dikarenakan perbedaan nilai, kepentingan dan rivalitas antar kelompok termasuk tidak adanya aturan yang mengatur urusan urusan antar kelompok.

Hal tersebut juga masih menjadi gejala sampai dengan saat ini, bahkan gejala konflik kelompok dalam berbagai skala dan tingkatan.

Gejala “neo tribes” yang tumbuh subur dalam era demokrasi dan konektivitas hari ini dapat dilihat dari menjamurnya organisasi di dalam masyarakat yang berpijak pada urusan ideologi, agama, politik, sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan pertahananan yang jumlahnya jauh melebihi kelompok suku yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia.

Dalam perspektif harmoni sosial, tumbuh suburnya kelompok-kelompok baru seperti halnya suku-suku pada era terdahulu melahirkan potensi konflik yang lebih besar, apalagi kelompok-kelompok baru mengusung ideologi dan kultur organisasi yang bertentangan dengan ideologi dan kultur bersama yang telah disepakati.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved