Yogyakarta

Sultan HB X Minta Daerah Diberi Wewenang Terbitkan QR Code PeduliLindungi

Kemenkes dinilai lambat menerbitkan QR Code yang diajukan pengusaha maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di DIY.

TRIBUNJOGJA.COM/ Yuwantoro Winduajie
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah pusat agar Pemda DIY dapat diberi wewenang untuk menerbitkan QR Code aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal itu disebabkan karena Kemenkes dinilai lambat menerbitkan QR Code yang diajukan pengusaha maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di DIY.

Sebab, Kemenkes harus melayani permintaan QR Code dari seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, sejak tanggal 14 September 2021 lalu, sejumlah tempat usaha seperti supermarket dan pusat perbelanjaan diminta untuk mengaplikasikan PeduliLindungi.

Baca juga: Sri Sultan HB X Usul Perluasan Pembukaan Tempat Wisata di DI Yogyakarta, Ini Alasannya

Untuk dapat mengadopsinya, masing-masing pelaku usaha harus memiliki QR Code yang nantinya akan dipindai oleh pengunjung.

"Kita selalu minta itu. Bagaimana QR Code itu tidak terlalu lama. Karena memang ya izin itu memang banyak dari seluruh Indonesia. Tapi bagaimana caranya agar jumlah yang banyak itu bisa (segera dikirim). (Caranya dengan memberi )sebagian wewenang pada gubernur atau gimana supaya bisa cepat," terang Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Rabu (29/9/2021).

Belum lama ini, Sri Sultan mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat secara daring terkait masalah itu.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Keraton Yogyakarta ini meminta agar pengajuan QR Code untuk 75 perusahaan ekspor di DIY dapat dipercepat sehingga perusahaan dapat segera beroperasi penuh dengan mempekerjakan 100 persen pegawainya.

Sri Sultan khawatir lambatnya pengiriman QR Code berdampak pada produksi perusahaan ekspor di DIY. 

Terlebih pertumbuhan ekonomi DIY masih berada di angka positif. 

"Karena ekspor Yogya ini lagi naik. Kita mengajukan sudah 75 untuk mendapat code tapi baru bertahap mendapatkan. Saya takut kalau momentumnya lepas," jelas Sri Sultan.

Baca juga: Sri Sultan HB X Minta Pengiriman QR Code untuk 75 Perusahaan Ekspor di DIY Dipercepat

Sementara itu, Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP DIY), Noviar Rahmad menjelaskan, berdasarkan amatannya, penerapan PeduliLindungi di DIY masih tergolong minim.

Dari 91 tempat usaha yang dilakukan pemeriksaan, baru 16 saja yang telah mengadopsi PeduliLindungi.

"Sebagian memang sudah mengajukan tapi proses pengajuan kemenkes turunnya lambat. Ada yang 2-3 minggu itu belum turun," terang Noviar.

Kendati demikian, ada juga tempat usaha yang sama sekali tak mengetahui kebijakan penerapan PeduliLindungi.

Maka, pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi tersebut.

"Solusinya ketika QR Code belum turun seluruh pengunjung wajib menunjukkan bukti vaksin yang ada di dalam aplikasi itu baru boleh masuk," jelasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved