Warkopi Bisa Didenda Rp 2 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA – Polemik Warkopi dan Warkop DKI akhirnya mendapat tanggapan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Menurut Dirjen KI, Freddy Harris, Warkopi melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Dengan nama Dono, Kasino, dan Indro tentu ada pelanggaran, ya itu pelanggaran hak cipta. Karena membawa nama Warkop. Kedua, orang kalau nonton Warkopi nanti akan selalu ingat Warkop yang lama, itu kan keliru," kata Dirjen KI, Freddy Harris dalam jumpa pers virtual, Senin (27/9).

Harris mengatakan, apabila Warkopi dipidanakan, mereka bisa dikenakan denda paling banyak senilai Rp2 Miliar atau penjara maksimal selama 4 tahun.

Inti yang paling dilanggar, kata Harris, Warung Kopi Dono Kasino Indro (Warkop DKI) sudah mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 21 Januari 2004 silam.

Maka itu, setiap pihak yang menggunakan merek Warkop DKI harus meminta izin ke DJKI dan pihak Warkop DKI. Apabila tidak, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku.

"Grup Warkopi sendiri tidak tercatat memiliki pendaftaran merek. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016, karena itu Warkopi dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 2 Miliar," kata, Dirjen KI, Freddy Harris.

Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.”

Freddy Harris membeberkan bahwa Warkop DKI telah menguasai merek itu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441.

Keempat merek tersebut secara eksklusif mengkomersilkan jasa-jasa hiburan, penyediaan latihan, penyewaan lahan olahraga, sarana olahraga dan aktivitas kebudayaan, jasa-jasa group hiburan atau pendidikan, penerbitan buku, jasa jasa pendidikan, produksi film, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan.

Sementara itu dari kacamata pelindungan ciptaan, Warkopi juga berpotensi melanggar hak cipta apabila mereka membuat cerita dan penampilan dalam suatu media, atau dalam bentuk film dengan mengambil skenario dari film-film komedi yang telah ada sebelumnya.

"Potensi pelanggaran hak cipta lainnya yaitu Warkopi membuat suatu ciptaan berupa video/film dengan melakukan lipsing/dubbing dari suara asli Warkop DKI (pelanggaran hak moral atas karya pertunjukkan). Penggunaan foto dari personil Warkop DKI untuk didampingkan dengan Warkopi atas kemiripan mereka dengan tujuan adanya pemanfaatan ekonomi atau keuntungan ekonomi," kata Freddy.

Mirip Wajah
Menurut Harris, sebelum viral ketiga remaja yang mirip Warkop DKI, ada nama Dimas Ramadhan yang mirip Raffi Ahmad dan Amel Amilia yang mirip Nike Ardila. Harris menjelaskan apa yang membedakan hal tersebut dan kenapa Lembaga Warkop DKI menegur Warkopi.

"Kalau mereka mirip wajah doang ga masalah, namun sepanjang mereka tidak meresepresentasikan, pertama bikin film, bikin short movie segala macem yang seolah-olah seperti itu atau dikomersilkan ya itu harusnya ada izin, itu kan intinya di situ," kata Freddy.

Menurutnya, selama orang yang dikatakan warganet disebut mirip artis lalu viral dan tidak mengambil keuntungan, tentu tidak akan menjadi masalah. Sebab, menurut Freddy Harris, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ini pada dasarnya adalah masalah nilai ekonomi.

Segala sesuatu yang dikomersilkan dan menghasilkan nilai ekonomi pada merek yang sudah didaftarkan harus melalui perizinan lembaga tersebut.

"Kalo dulu kan bebas tapi sekarang orang udah mengenal HAKI dan bisa dituntut kalo ga izin, apalagi kalo ada perbedaan karakter yang ditirukannya atau membuat karakter, bisa jadi masalah," jelas Freddy.

"Jadi melek HAKI nya ini udah tumbuh di masyarakat jadi harus hati-hati lah," tambahnya.

Kini, Warkopi sendiri diketahui sudah men-take down konten yang menyerupai Warkop DKI, dan sudah meminta maaf. Mereka juga berencana akan membuat merek mereka sendiri apabila tidak ada kesepakatan baik antara kedua belah pihak.

Kontrak Lisensi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual siap untuk menjembatani pertemuan Indro Warkop dan Warkopi guna mencari penyelesaian polemik ini.

“Kita ingin menjembatani. Nanti kita undang Om Indro, kita juga undang Warkopi,” kata Freddy Harris.

Ia berharap, agar pertemuan keduanya berujung pada penyelesaian masalah dan saling menguntungkan.

“Oke, biar nanti sudah selesai, enggak usah saling tuntut sana dan sini. Damai semua, jalan semua karena yang namanya lisensi itu harus mutual, sama-sama diuntungkan lah ya,” ujar Freddy.

Ia juga menganjurkan agar penyelesaian dilakukan secara komunikatif antara kedua pihak.

“Sebenarnya tujuan HAKI itu mengedukasi masyarakat. Ya udahlah, minta maaf ke Om Indro. Terus, bikin kontrak lisensi, selesai,” tutur Freddy.

Warkopi sendiri sudah mengirim pesan untuk bertemu dengan Indro Warkop beserta keluarga Lembaga Warkop DKI. Namun, Indro Warkop akan bersedia bertemu dengan Warkopi apabila mereka menghentikan aktivitas pembuatan konten yang menyerupai Warkop DKI.

Warkopi sudah men-take down konten-konten yang membawa embel-embel Warkop DKI. Namun pertemuan antara Warkopi dengan Indro Warkop belum terwujud. (alivio/tribunnetwork/cep)