Breaking News:

BKD DIY Siap Wujudkan Zona Integritas WBK

Tahun ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu unit kerja pemerintahan yang ikut serta dalam pembangunan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
dok BKD DIY
Acara penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas WBK, Kamis (26/8/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tahun ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu unit kerja pemerintahan yang ikut serta dalam pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pemerintah DIY.

BKD DIY diusulkan sebagai unit kerja berpredikat WBK ke Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) lantaran dinilai sudah memenuhi kriteria.

Sebagai upaya nyata menuju zona integritas WBK tersebut, telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Kepala BKD DIY, dengan disaksikan langsung oleh kepala lembaga Ombudsman dan Inspektur Pembantu DIY, pada Kamis (26/8/2021) lalu.

Baca juga: Sebanyak 34 Orang Dilantik Jadi Pengurus KONI Kulon Progo Periode 2021-2025

Kepala BKD DIY Amin Purwani, mengatakan pembangunan zona integritas merupakan langkah awal menuju reformasi birokrasi.

Ia menjelaskan, pemgangunan zona integritas merupakan upaya dalam mencerminkan tekad dan komitmen untuk mewujudkan BKD DIY menjadi zona yang berintegritas, sebagai wilayah bebas dari korupsi.

"Pembangunan zona integritas ini merupakan upaya bersama dalam mencerminkan tekad dan komitmen untuk menjadikan BKD DIY menjadi zona yang berintegritas, sebagai wilayah bebas dari korupsi," katanya, kepada Tribun Jogja, Senin (27/9/2021).

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan zona integritas itu, BKD DIY berupaya melakukan perubahan pada enam area di antaranya, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

"Dalam rangka mewujudkan zona integritas itu, BKD DIY berupaya melakuan perubahan pada enam area. Itu harus dilakukan karena pembangunan zona integritas adalah langkah awal menuju reformasi birokrasi," ungkap Amin Purwani.

Dari beberapa upaya itu, Amin mengajak seluruh pegawai di BKD DIY untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas, untuk mewujudkan pembangunan zona integritas WBK.

"Saya mengajak semua pegawai BKD DIY bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas WBK," tegasnya.

Sementara Sekretaris BKD DIY Teguh Suhada menjelaskan, untuk bisa membangun komitmen mewujudkan zona integritas WBK harus melalui proses yang cukup panjang.

Baca juga: Pemkab Magelang Terima Bantuan Alkes Senilai Rp600 Juta dari Yayasan BUMN Untuk Indonesia

Ada tujuh unit kerja pemerintahan DIY yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapat predikat WBK termasuk BKD DIY, dan dua unit kerja diusulkan mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Jadi prosesnya dinilai oleh Inspektorat DIY, itu ada Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas DIY, kami lolos penilaian dan diusulkan ke Kemenpan RB," jelasnya.

Ia melanjutkan, dalam rangka pengembangan zona integritas, Inspektorat melakukan identifikasi dan pengusulan unit kerja yang akan menjadi WBK dan WBBM berdasarkan peraturan Menpan RB.

"Itu aturannya Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 atas perubahan Permenpan Nomor 52/2014 tentang pedoman pembangunan menuju zona integritas WBK dan WBBM. Nah kalau menuju WBBM harus sudah WBK dulu," imbuh Teguh. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved