Breaking News:

Kader Banyak Tertangkap Korupsi, Pakar Hukum UIN Sunan Kalijaga: Parpol Gagal Edukasi Antirasuah

Kasus korupsi di Indonesia masih banyak terjadi. Baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin dikabarkan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
kompasiana.com
ilustrasi korupsi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus korupsi di Indonesia masih banyak terjadi. Baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin dikabarkan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aziz diduga merampok uang rakyat Lampung Tengah di suatu perkara yang belum dijelaskan KPK dengan detail.

“Melihat kasus tersebut, partai politik (parpol) sebenarnya gagal menjalankan peran dan fungsinya dalam pendidikan politik antikorupsi,” buka Gugun El Guyanie, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta, Jumat (24/9/2021).

Dia mengatakan, ada fenomena kader parpol besar yang memenangi pemilu, yang duduk di parlemen maupun menjadi kepala daerah, banyak yang menjadi tersangka korupsi.

Baca juga: Pemkot Magelang Lakukan Pendampingan Terhadap Anak-anak Terdampak Covid-19

Padahal, ada gubernur, walikota atau kepala daerah yang pintar, berprestasi dan berintegritas.

Namun, lanjutnya, begitu masuk menjadi kader parpol, sudah masuk dalam sistem yang penuh dengan korupsi, dan berujung ditangkap KPK.

“Yang kita butuhkan adalah sistem politik yang modern, terbuka, anti korupsi. Di tengah sistem politik yang baik, gerombolan maling akan tertutup peluangnya untuk korupsi. Sebaliknya, di tengah sistem politik yang amburadul, seorang filsuf bijak bestari, berubah menjadi serigala yang merampok negara,” bebernya lagi.

Dilanjutkannya, parpol menjadi satu-satunya institusi demokrasi di negeri ini yang tidak mau melakukan reformasi.

“Sebenarnya, jadi percuma membenahi lembaga peradilan, menata sistem pemilu, menguatkan lembaga anti korupsi, tapi lupa membenahi parpol yang sudah rusak,” tambah Gugun.

Tidak hanya itu, ia juga menilai, pemikiran parpol semakin mundur. Mereka sulit didorong menuju arah parpol modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Santri di Klaten, Menko Airlangga: 125 Juta Warga Indonesia Sudah Divaksin

Sebagai contoh, dana kampanye parpol yang sangat tidak terbuka serta nihil pertanggungjawaban.

“Selama ini, parpol tidak terbuka kepada publik, dapat uang darimana, berapa trilyun, untuk apa saja. Tidak ada itu,” ucapnya.

Maka, dia merekomendasikan, wajib ada agenda membenahi parpol di Indonesia, dilakukan untuk pencegahan korupsi, sekaligus menata demokrasi yang dirusak oleh parpol sendiri. (ard)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved