Breaking News:

Sebanyak 7.000 KPM di DI Yogyakarta Tertunda Terima Bansos, Dinsos DIY Terima Banyak Keluhan

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menghindari data ganda penerima bantuan sosial

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
KOMPAS.com/NURWAHIDAH
lustrasi uang 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menghindari data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Sebanyak 21 juta data kesejahteraan sosial kini ditidurkan atau dinonaktifkan Kemensos, dengan harapan tidak ada lagi penerima bansos yang dobel.

Merespon hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endang Patmintarsih mengaku banyak mendapat keluhan dari warga.

Mayoritas warga menanyakan kepada Endang, mengapa bantuan sosial dengan skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako itu tak kunjung turun.

Padahal para warga itu mengaku selama ini telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) skema bantuan tersebut.

Baca juga: Alasan Kenapa Bioskop di Kota Yogyakarta Belum Beroperasi Saat PPKM Level 3

"Saya kemarin banyak menerima komplain itu dari masyarakat. Karena baru kemarin siang dapat laporan itu. Mereka WhatsApp bilang ke saya, ibu saya belum menerima," katanya, saat dihubungi Tribun Jogja, Rabu (15/9/2021).

Saking banyaknya masyarakat yang menanyakan hal itu, Endang pun sempat dikirimi nomor rekening masyarakat yang mengadu kepadanya.

"Saya sampai dikirimi nomor rekening mereka, saya jawab iya nanti saya uruskan," terang dia.

Endang menjelaskan, belum turunnya bantuan kepada KPM dengan skema BPNT itu diperkirakan karena terpending.

Ia belum ingin menyimpulkan apakah KPM yang belum menerima bantuan tersebut adalah mereka yang datanya ditidurkan sesuai Kemensos atau ada sebab yang lain.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved