Sebanyak 7.000 KPM di DI Yogyakarta Tertunda Terima Bansos, Dinsos DIY Terima Banyak Keluhan
Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menghindari data ganda penerima bantuan sosial
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menghindari data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Sebanyak 21 juta data kesejahteraan sosial kini ditidurkan atau dinonaktifkan Kemensos, dengan harapan tidak ada lagi penerima bansos yang dobel.
Merespon hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endang Patmintarsih mengaku banyak mendapat keluhan dari warga.
Mayoritas warga menanyakan kepada Endang, mengapa bantuan sosial dengan skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako itu tak kunjung turun.
Padahal para warga itu mengaku selama ini telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) skema bantuan tersebut.
Baca juga: Alasan Kenapa Bioskop di Kota Yogyakarta Belum Beroperasi Saat PPKM Level 3
"Saya kemarin banyak menerima komplain itu dari masyarakat. Karena baru kemarin siang dapat laporan itu. Mereka WhatsApp bilang ke saya, ibu saya belum menerima," katanya, saat dihubungi Tribun Jogja, Rabu (15/9/2021).
Saking banyaknya masyarakat yang menanyakan hal itu, Endang pun sempat dikirimi nomor rekening masyarakat yang mengadu kepadanya.
"Saya sampai dikirimi nomor rekening mereka, saya jawab iya nanti saya uruskan," terang dia.
Endang menjelaskan, belum turunnya bantuan kepada KPM dengan skema BPNT itu diperkirakan karena terpending.
Ia belum ingin menyimpulkan apakah KPM yang belum menerima bantuan tersebut adalah mereka yang datanya ditidurkan sesuai Kemensos atau ada sebab yang lain.
"Saya menyebutnya terpending, karena jujur saya baru mau menanyakan itu ke Kemensos besok," imbuhnya.
Dia mengatakan ada sekitar 7.000 data KPM yang seharusnya menerima bantuan sosial BPNT di wilayah DIY.
"Jadi ada sekitar 7.000 KPM yang terpending. Apakah itu yang ditidurkan oleh Kemensos, nah ini yang ingin saya pastikan," terang Endang.
Meski diketahui ada sekitar 7.000 KPM yang kini terpending, namun Dinsos DIY belum memastikan berapa rincian data KPM per kabupaten/kota yang tertunda penyalurannya itu.
"Saya belum cek sejauh itu per kabupaten/kota, karena saya baru mendapat laporan kemarin," ungkapnya.
