Breaking News:

Headline

Tawarkan Pindah ke Perusahaan Pelat Merah, Pegawai KPK Gagal TWK Diminta Mengunduran Diri

KPK dikabarkan mulai menawari 57 pegawai yang tak lulus TWK untuk masuk perusahaan plat merah.

Editor: Agus Wahyu
Tawarkan Pindah ke Perusahaan Pelat Merah, Pegawai KPK Gagal TWK Diminta Mengunduran Diri
tribunnews
KPK

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mulai menawari 57 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk masuk perusahaan plat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa pegawai yang tak lulus TWK mengaku telah didekati oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, untuk masuk BUMN.

Namun, pegawai itu diberi syarat harus menandatangani formulir kesediaan yang harus diisi oleh pegawai tersebut. Isi formulir yang ditujukan kepada Pimpinan KPK itu ialah bahwa memohon Pimpinan KPK berkenan menyalurkan ke tempat lain sesuai pengalaman kerja dan kompetensi.

”Saya tadi ditelepon Deputi Pencegahan, bila mau akan disalurkan ke BUMN,” kata seorang pegawai KPK yang tak lulus TWK kepada Tribunnews.com, Senin (14/9/2021).

Tak hanya Pahala yang menghubungi, pegawai tak lulus TWK itu juga dikontak Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Keduanya disebut mulai menawari secara pribadi kepada para pegawai tak lulus TWK dan gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN) agar mau disalurkan ke BUMN.

Upaya pendekatan itu, menurut sumber Tribunnews.com itu, telah dilakukan KPK dalam pekan terakhir.
Hingga Senin (13/9/2021) lalu, para pegawai yang bersedia diminta menyerahkan surat pengunduran diri ke KPK, sebab pemberhentian dengan hormat telah ditandatangani oleh pimpinan.

"Saya dikontak Sekjen yang menawarkan program untuk disalurkan ke BUMN (belum pasti), namun syaratnya memberikan surat pengunduran diri yang ditunggu untuk disampaikan di Rapim pada hari Senin ini," ujarnya.

Namun demikian, tak semua pegawai mendapat penawaran ini. Penawaran diduga hanya kepada segelintir pegawai saja. Ita Khoiriyah, seorang pegawai KPK yang juga tak lulus TWK mengaku tak mendapat tawaran itu. Namun ia mendengar soal informasi tersebut.

”Saya dengar begitu. Karena beberapa rekan ada yang bercerita kalau ditawari 'jalan keluar bersyarat'. Penawaran ini sifatnya tertutup, karena melalui pesan pribadi ke orang per orang di kelompok 57. Tidak dilakukan secara terbuka dengan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan," papar Ita.

Mempertanyakan
Ita pun mempertanyakan soal penawaran dengan syarat mengundurkan diri tersebut. Sebab, ia merujuk temuan Ombudsman dan Komnas HAM bahwa TWK yang bermasalah, bukan pegawai yang tak lulus.

"Kenapa kami disarankan untuk mengundurkan diri? Tanpa kami ketahui apa kesalahan dari status TMS, sehingga harus diminta mengundurkan diri untuk bisa disalurkan ke tempat lain. Padahal, pelanggar kode etik saja, hanya dipotong gaji hukumannya," kata Ita.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved