Breaking News:

Pegawai Nonaktif KPK Ditawari Masuk BUMN, Novel: Bagi Kami Tawaran Disalurkan Itu Suatu Penghinaan

Pegawai Nonaktif KPK Ditawari Masuk BUMN, Novel: Bagi Kami Tawaran Disalurkan Itu Suatu Penghinaan

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Sejumlah pegawai nonaktif KPK ditawari kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh seseorang yang berasal dari internal komisi antirasuah tersebut.

Informasi tentang ditawarinya sejumlah pegawai nonaktif KPK untuk bekerja di BUMN ini disampaikan langsung oleh penyidik senior nonaktif Novel Baswedan.

Menurut Novel, sebagian pegawai nonaktif dihubungi oleh seseorang dari KPK yang intinya menawarkan pekerjaan di BUMN.

Novel yakin tawaran yang disampaikan oleh seseorang di KPK tersebut sepengetahuan dari pimpinan KPK.

 "Iya, mereka harusnya paham bahwa kawan-kawan memilih di KPK karena ingin berjuang untuk kepentingan negara dalam melawan korupsi, tidak hanya untuk sekadar bekerja," ujar Novel dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Novel menilai apa yang dilakukan oleh seseorang di KPK dengan menawarkan pekerjaan di BUMN bagi pegawai KPK nonaktif merupakan sebuah penghinaan.

"Bagi kami tawaran untuk mengundurkan diri dan disalurkan itu adalah suatu penghinaan," lanjutnya.

Baca juga: MA Tolak Gugatan Uji Materi Perkom Nomor 1 2021 Soal TWK Pegawai KPK

Menurutnya menyalurkan pegawai nonaktif KPK ke BUMN merupakan upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi.

Hal itu, kata dia, semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan memberantas korupsi.

"Perbuatan pimpinan yang melawan hukum, sewenang-wenang, ilegal dan tidak patut sebagaimana dikatakan oleh Komnas HAM untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK tertentu tersebut kami lawan karena menghabisi harapan pemberantasan korupsi," ujar Novel.

"Jadi ini bukan semata masalah pekerjaan saja," tutur dia.

Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan.

 Sebanyak 51 pegawai di antaranya diberhentikan karena mendapat penilaian merah dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Dari 24 pegawai tersebut, sebanyak 18 orang telah mengikuti pelatihan bela negara dan dinyatakan lolos menjadi ASN.

Sehingga, ada sebanyak 57 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021. (*)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved