Breaking News:

Wali Kota Magelang Minta Jajarannya Kuasai Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran perencanaan pembangunan yang diampu oleh OPD sesuai kewenangannya

Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Muhammad Fatoni
Tribunjogja/Nanda Sagita Ginting (Tangkapan Layar)
Wali Kota Magelang, dr. Muchamad Nur Aziz 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota  (Pemkot) Magelang menilai  Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah hal penting yang harus dikuasai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya dalam menjalankan kinerja.

"Renstra itu penting, OPD harus menguasai betul. Saya yakin panjenengan semua mampu. Kalau tidak, siap mundur. Harapan saya OPD benar-benar menguasai," ucap Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz, Minggu (12/09/2021).

Ia berkomitmen untuk mendampingi jajarannya dan meminta agar tidak takut menggunakan anggaran, asalkan harus sesuai dengan ketentuan.

"Saya tidak akan meninggalkan panjenengan, jangan takut. Habiskan anggaran, dengan catatan harus sesuai dengan RPJMD," tegasnya.

Sementara itu, pihaknya pun menargetkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Magelang mendapat penilaian A pada 2024 mendatang. 

Nilai A menandakan SAKIP berjalan paripurna dan Pemkot Magelang akan menerima "hadiah" Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

"Target  SAKIP A tahun 2024. Sebetulnya penjenengan sudah jalan, tapi tidak ditulis. Saya harap sebulan sekali kita diskusi. Kepala OPD harus tahu apa yang dikerjakan, mulai dari Renstra, Renja sampai RKA. Rp 1 pun harus dipertanggungjawabkan," paparnya.

Menurutnya, anggaran yang dipakai harus ada kerangka acuan kegiatan dan betul-betul digunakan sesuai RPJMD.

Jika ini dijalankan benar maka Kota Magelang akan semakin baik, dan anggaran tidak sia-sia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu, memaparkan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran perencanaan pembangunan yang diampu oleh OPD sesuai kewenangannya, yang berpedoman pada RPJMD.

Selanjutnya sebagaimana amanat Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada, paling lambat 1 bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

Dijelaskan Handini, kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD. 

Sedangkan tujuannya, untuk mendapatkan saran masukan dari tim pendamping dan Forum Percepatan Pembangunan.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dalam rangka memastikan arah pencapaian visi misi dan pencapaian program prioritas Wali Kota, maka diperlukan arahan lebih lanjut dari Bapak Wali Kota dengan Tim Pendamping dan Forum Percepatan Pembangunan," terangnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved