Breaking News:

Realisasi APBD untuk Penanganan Covid-19 di Kulon Progo Hingga Akhir Agustus 2021 Capai 56,8 Persen

Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menganggarkan dana sebesar Rp90 Miliar

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Kulon Progo untuk penanganan Covid-19 sudah mencapai 56,8 persen pada akhir Agustus 2021 lalu. 

Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menganggarkan dana sebesar Rp90 Miliar. 

Diharapkan dana tersebut dapat menggerakkan ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial (bansos). 

"Pada pertengahan Agustus lalu kita baru mencapai 40 persen dan akhir Agustus sudah 56,8 persen. Realisasi APBD Kulon Progo juga paling besar," katanya, Minggu (12/9/2021). 

Dikatakannya, setelah Kulon Progo ada Kabupaten Sleman dengan realisasi sebesar 50,6 persen, Bantul 47,7 persen, Kota Yogyakarta 47,2 persen dan Gunung Kidul 45,8 persen. 

Sebelumnya, pria yang juga menjabat sebagai ketua gugus tugas Covid-19 ini menyampaikan dana untuk penanganan Covid-19 tersebut diserahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. 

Berbeda pada 2020 lalu, dimana dana tersebut diposkan pada gugus tugas setempat. 

Selain itu, pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berakhir pada 13 September 2021 besok, gugus tugas terus berupaya menekan penyebaran virus corona di wilayahnya dari berbagai indikator. 

Upaya yang dilakukan oleh gugus tugas tersebut guna mempertahankan Kulon Progo di level 3 bahkan menurun ke level 2.

Mulai dari tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rs rujukan pemerintah dan swasta sudah di bawah 30 persen.

Per Sabtu (11/9/2021) kemarin, keterisian bangsal isolasi mencapai 27,56 persen dan antrean di instalasi gawat darurat (IGD) 28,35 persen. 

Serta mobilitas masyarakat di Kulon Progo paling rendah se-DIY hanya -7 persen. Kemudian Gunung Kidul -2 persen, Kota Yogyakarta 5,1 persen, Bantul 6 persen dan Sleman 12,2 persen. (*) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved