Breaking News:

Moeldoko dan Luhut Kompak Polisikan Para Aktivis Demokrasi

Para pejabat kompak memperkarakan para aktivis demokrasi. Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP), Moeldoko akan melaporkan dua peneliti ICW.

Editor: Agus Wahyu
ist
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Para pejabat kompak memperkarakan para aktivis demokrasi. Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP), Moeldoko akan melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftah, kepada Bareskrim Polri pada Jumat (10/9/2021) besok.

Sementara kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang, masih menunggu permintaan maaf aktivis Lokatari, Haris Azhar dan Fatia. Jika permintaan maf tak kunjung disampaikan, akan dibawa ke proses hukum.

Kuasa Hukum Moeldoko, Otto Hasibuan membenarkan terkait rencana pelaporan tersebut. Rencananya, Moeldoko yang akan membuat langsung pelaporan tersebut.

"Benar, besok pukul 2 (siang) di Bareskrim. Pak Moeldoko datang untuk membuat laporan," kata Otto saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).

Ia menuturkan, pelaporan itu buntut pernyataan ICW yang menuding Moeldoko terlibat dalam perburuan rente terkait obat Ivermectin dan ekspor beras. Diberitakan sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan pelaporan ke polisi yang dilayangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Moeldoko diketahui bakal melaporkan ICW, setelah dirinya dikait-kaitkan produsen obat Ivermectin, yaitu PT Harsen Laboratories. "Bagi IC, pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara personal/individu. Jadi, silakan saja jika Moeldoko ingin meneruskan persoalan ini ke penegak hukum," kata tim kuasa hukum ICW, Muhammad Isnur lewat keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menyebut, bahwa hasil penelitian ICW semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi COVID-19.

Menurut tim kuasa hukum ICW, mestinya Moeldoko yang berada di lingkar dalam Istana bijak dalam menanggapi kritik. "Tentu Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara, mestinya bijak dalam menanggapi kritik, bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW," sebut Isnur.

Ia berujar, ICW sudah menjelaskan berulang kali bahwa pihaknya tak menuding pihak tertentu, terutama Moeldoko terkait peredaran Ivermectin. Dalam penelitian berjudul "Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis", ditekankan Isnur, ICW selalu menggunakan kata "indikasi" dan "dugaan".

Hal itu pun sudah dijelaskan pada pihak Moeldoko melalui tiga kali surat balasan atas surat somasi yang dilayangkan pada kliennya. “Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal atau individu,” ujar Isnur.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved