Breaking News:

Yogyakarta

Banyak Baliho Tokoh Politik Tak Berizin, Kesbangpol DIY Akan Panggil Petinggi Parpol

Kesbangpol DIY akan melakukan pembinaan terhadap pengurus Parpol agar pemasangan reklame serta baliho tokoh politik di wilayah DIY berjalan tertib.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan melakukan pembinaan terhadap pengurus partai politik (Parpol) agar pemasangan reklame serta baliho tokoh politik di wilayah DIY berjalan tertib.

Kepala Kesbangpol DIY Dewo Isnu Broto sedikit geram dengan tingkah laku para politisi yang kini sudah mulai memasang baliho untuk kebutuhan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Saatnya masih jauh untuk kampanye. Karena masih dua tahun lagi, baiknya kan sama-sama berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 ini," katanya, saat dihubungi Tribunjogja.com, Minggu (29/8/2021).

Apalagi berdasarkan data statistik dari Satpol PP DIY menyebut 95 persen baliho para politisi itu tidak memiliki izin.

Baca juga: Partai Gerindra Ingin Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Mendatang, Ini Pertimbangannya

Atas laporan tersebut, Kesbangpol DIY akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Satpol PP DIY, serta penegak hukum lain yakni Polri dan TNI untuk mengambil sikap.

"Langkahnya, kalau kami sebetulnya bukan soal pemampilan baliho, tetapi pada pembinaan parpolnya. Kami mengharapkan teman-temab yang pasang baliho menaati peraturan yang ad. Harus berizin, lalu hal kedua kami akan berkoordinaai Satpol PP langkah apa yang harus dilakukan, apa meminta pihak parpol harus turunkan baliho atau apa," terang dia.

"Nanti kami koordinasi dengan Polisi dan TNI juga karena ini belum saatnya. Masih jauh untuk kampanye," ungkapnya.

Ia juga akan melakukan pembinaan kepada para pengurus parpol supaya lebih tertib lagi dalam melakukan kampanye.

"Kami segera nimbali (memanggil) parpol-parpol, segera bicara sebaiknya nahan dulu lah," tegas dia.

Baca juga: Tokoh-tokoh King Makers Pilpres 2024, Ada SBY, Jokowi, Prabowo Subianto Hingga Megawati

Dewo menambahkan, secara aturan baik pemerintah DIY maupun pemerintah Kabupaten/Kota sudah memiliki produk hukum yang mengatur tengang pemanfaatan ruang publik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved