Pemerintah Bakal Putuskan Nasib PPKM Hari Ini, Kembali Diperpanjang Atau Bakal Ada Pelonggaran?

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah dijadwalkan bakal mengumumkan nasib Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel hari ini, Senin (23/8/2021).

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah kembali memperpanjang penerapan PPKM level 2-4 pada 16-23 Agustus 2021.

Dan hari ini, Senin (23/8/2021) masa berlaku PPKM level 2-4 di wilayah Jawa-Bali tersebut akan berakhir.

Belum diketahui apakah pemerintah akan kembali memperpanjang penerapan PPKM atau bakal ada penyesuaia dan pelonggaran.

PPKM Jawa-Bali telah dimulai sejak 3 Juli 2021, kala itu dengan nama PPKM Darurat.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua Sangat Krusial, Begini Penjelasan Ahli

Baca juga: Peta Sebaran Kasus Baru Covid-19 di Indonesia 24 Jam Terakhir, Jatim dan Jabar Masih Tertinggi

Kemudian, berganti nama menjadi PPKM Level 4, 3, dan 2, pada 26 Juli 2021 hingga sekarang.

Sementara itu, PPKM untuk wilayah luar Jawa-Bali telah dimulai sejak 3 Agustus 2021, dan diperpanjang pada 10 Agustus 2021 hingga 23 Agustus 2021.

Kepastian perpanjangan penerapan PPKM inipun sangat ditunggu oleh masyarakat.

Mengutip data Satgas Penanganan Covid-19, Senin (23/8/2021) pagi, total kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia hampir menyentuh angka 4 juta kasus.

Rinciannya sebagai berikut:

• Kasus positif: 3.979.456 kasus
• Kasus aktif: 306.760 kasus
• Pasien pulih: 3.546.324 orang
• Korban meninggal: 126.372 orang

Arahan Presiden Jokowi

Dalam pernyataan di Madiun, Jawa Timur, 19 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa virus corona penyebab Covid-19 sangat sulit diprediksi.

Ia meminta semua pihak untuk tetap waspada, meski terjadi penurunan kasus dan keterisian tempat tidur (BOR) di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

"Jangan sampai ada varian baru datang karena bermutasi dan kita tidak waspada. Tahu-tahu meledak menjadi jumlah yang sangat banyak," kata Jokowi, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (22/8/2021).

Menurut Jokowi, meski terjadi penurunan kasus dan BOR, namun kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi.

Ia mengungkapkan, keterlambatan membawa pasien Covid-19 ke rumah sakit dan penyakit bawaan menjadi salah satu penyebabnya.

"Penyebab (kematian) menurut saya, kemungkinan yang isoman (isolasi mandiri) tidak segera masuk isoter (isolasi terpusat), sehingga dibawa ke rumah sakit sudah terlambat. Saturasi sudah turun dibawa ke rumah sakit itu terlambat, juga komorbidnya," kata Jokowi.

Pengarahan Presiden Jokowi mengenai kondisi Covid-19 di Indonesia(screenshoot)

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan ledakan kasus Covid-19 akibat kemunculan virus corona varian Delta di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Akibat kemunculan varian yang lebih menular itu, kasus Covid-19 naik secara drastis hingga sempat mencapai angka 56 ribu kasus infeksi baru per hari.

"Begitu muncul di Kudus, di Bangkalan saat itu, di luar dugaan kita karena dari deteksi yang kita lihat itu Jakarta, Indramayu, dan di Medan. Munculnya tempat lain, karena barang ini (virus) enggak kelihatan, langsung melompat ke 56 ribu (kasus baru harian)" jelas Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Tiga Poin Utama untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Baca juga: UPDATE Covid-19: Inilah 10 Daerah Dengan Angka Konfirmasi Tertinggi di Indonesia, DIY di Posisi 6

Dalam arahannya, Jokowi menjelaskan bahwa keberhasilan penurunan kasus Covid-19 sangat erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi.

Ia mengatakan, penurunan kasus infeksi Covid-19 biasanya diikuti oleh perbaikan ekonomi.

Sehingga, kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya terletak pada keberhasilan penurunan kasus Covid-19.

Evaluasi epidemiolog

Diberitakan Kompas.com, Minggu (22/8/2021), epidemiolog terus memantau dan mengevaluasi kebijakan PPKM yang telah berlangsung dan diperpanjang beberapa kali.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan, permasalahan utama PPKM adalah indikator pengendalian pandemi yang masih belum konsisten dan terus berubah.

"PR kita selama ini juga adalah konsistensi terhadap indikator itu, jangan diubah-ubah, jangan dilonggar-longgarkan. Levelnya masih sama level 4 tapi pelonggarannya berbeda, nggak boleh seperti itu. Nanti nggak ada patokan yang jelas dan itu berbahaya," kata Dicky.

Dicky juga menyoroti banyaknya kasus Covid-19 yang masih belum terdeteksi. Ia mengatakan, ada sekitar 100.000 kasus yang tidak terdeteksi setiap harinya.

Kasus-kasus yang tidak terdeteksi ini juga berimplikasi pada angka kematian yang masih tergolong tinggi.

Meski terjadi penurunan angka kematian, menurut Dicky, penurunan itu tidak signifikan.

"Kematian saat ini masih tinggi. Ini artinya kita harus perbaiki respon kita. Kita harus temukan kasus-kasus infeksi ini," ujar dia.

( kompas.com )