Penjelasan Kemenkumham Soal Remisi 2 Bulan Djoko Tjandra

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-76 RI pada 17 Agustus lalu menjadi berkah tersendiri bagi terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (13/11/2020). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Peringatan HUT Kemerdekaan ke-76 RI pada 17 Agustus lalu menjadi berkah tersendiri bagi terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Sebab, di peringatan hari kemerdekaan tersebut, Djoko Tjandra mendapatkan remisi dari pemerintah.

Remisi yang diperoleh Djoko Tjandra cukup lumayan, yakni dua bulan.

Adapun Djoko Tjandra saat ini tengah menjalani tiga hukuman berbeda.

Pertama, ia menjalani masa hukuman dua tahun dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali.

Kedua, ia menjalani hukuman atas kasus surat jalan palsu dengan vonis dua tahun enam bulan.

Ketiga, ia menjalani hukuman atas kasus penghilangan red notice dan pemufakaan jahat terkait fatwa Mahkamah Agung dengan vonis tiga tahun enam bulan penjara.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti membenarkan remisi dua bulan yang diberikan kepada Djoko Tjandra tersebut.

"Ya (mendapat remisi), Joko Soegianto Tjandra (Djoko Tjandra) merupakan terpidana yang sudah menjalani satu per tiga masa pidana," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com dalam artikel berjudul "Djoko Tjandra Dapat Remisi 2 Bulan di Momen HUT Ke-76 RI".

Baca juga: Hukuman Djoko Tjandra Dikurangi 1 Tahun dalam Kasus Red Notice, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Baca juga: PT Jakarta Tolak Banding Napoleon Bonaparte Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra, Tetap Dihukum 4 Tahun

Djoko Tjandra merupakan narapidana yang saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 tertanggal 11 Juni 2009.

Dalam keterangan tertulis Ditjenpas, berdasarkan putusan MA Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 tertanggal 11 Juni 2009 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Djoko Tjandra memperoleh remisi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Rika mengatakan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dinyatakan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional

Mereka diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan yakni berkelakuan baik dan telah menjalani satu per tiga masa pidana.

"Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi," kata Rika.

"Oleh karena itu, merujuk dari penjelasan tersebut pada angka (4), (5) dan (6) maka Joko Soegianto Tjandra (Djoko Tjandra) merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi," ujar Rika. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved